Urutan pertama adalah masalah ekonomi yang diakibatkan oleh isu global. Daftar permasalahan yang berkaitan dengan isu global tersebut kemudian akan disampaikan kepada para Duta Besar Indonesia di negara lain.
Kemudian urutan kedua adalah masalah ekonomi yang berasal dari isu nasional. Nantinya, permasalahan ini akan dibawa oleh Ridwan Kamil untuk disampaikan kepada stekholders berkaitan.
Kemudian permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi. Untuk permasalahan ini kata Ridwan Kamil, dirinya bisa langsung melakukan keputusan sebagai salah satu contohnya adalah yang berkaitan dengan kebikakan relaksasi pajak kendaraan bermotor.
Baca Juga:Sekda Jabar Berharap Pengelolaan Keuangan Daerah Raih Kembali WTPEmpat Tersangka Ini Modusnya Berpura-pura Jadi Nasabah untuk Intai Orang yang Lagi Transaksi di Bank
Urutan terakhir adalah permasalahan yang berkaitan dengan regional. Dalam hal ini kata Ridwan Kamil, dirinya juga bisa ikut membantu dengan cara memberikan instruksi kepada bupati dan wali kota.
Terkait dengan disrupsi akibat revolusi industri 4.0, kata Ridwan Kamil, memang ada beberapa pekerjaan yang akan hilang. Namun akan ada banyak juga pekerjaan baru yang akan muncul.
“Kita mengalami dua disrupsi. Disrupsi pertama itu belum dipahami dan belum selesai, yaitu disrupsi 4.0. Disrupsi 4.0 masih kita telaah, akan hilang 73 juta pekerjaan, tapi juga akan hadir 150 juta pekerjaan baru,” tambahnya.
Oleh karena Ridwan Kamil meminta agar seluruh pihak ini mulai memakai cara berpikir baru dalam menghadapi dua disrupsi ini. “Saya menduga jangan-jangan momentum sudah berubah. Saya titip mana yang analisa masih pakai logika lama. Seolah-olah tidak ada 4.0 dan COVID-19,” kata Ridwan Kamil. (gir/rdi)