Pengamat Kebijakan Publik Kota Depok itu juga menambahkan, perbandingan cukup cukup terlihat dari aspek kasus sembuhan dimana data 3 Juli sebanyak 52.209 orang atau sekira 82,86 persen meningkat jadi 92.541 orang atau 93,09 persen pada 13 Agustus 2021.
“Dengan demikian, bisa dikatakan dampak dari kebijakan PPKM ini cukup baik terutama dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 dan upaya penyembuhan para pasien,” ungkapnya.
Namun, ia memberikan catatan khususnya kepada Pemkot Depok agar memperhatikan beberapa hal penting dalam rangka evaluasi kebijakan PPKM Level 4 di Kota Petir itu.
“Faktor lain dalam evaluasi PPKM Level 4 ini salah satunya pengedalian Covid-19 di wilayah Kota Depok. Pemkot harus mampu mengukur secara objektif tingkat kedisiplinan masyarakat dalam kepatuhannya terhdap prokes,” cetusnya.
Di samping itu, pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia Jawa Barat (PPI Jabar) juga mendesak agar Pemkot perlu meninjau ulang rate test, pelacakan, serta cakupan vaksinasi yang telah dan akan dilakukan di Depok.
“Ini butuh kerja keras, kerja edukatif, persuasif, dan bertanggung jawab. Pemkot Depok sebaiknya mengevaluasi kinerjanya kenapa angka Covid-19 cenderung tinggi, ditambah tingkat kepatuhan masyarakat yang masih kurang,” tegasnya.
Untuk itu, alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu menyarankan agar Pemkot perlu menerapkan manajemen terpadu, tata kelola yang transparan, pelibatan multipihak dengan indikator yang terukur.
“Satu hal, refocusing anggaran harus memiliki nilai perbaikan, kebaikan, dan mengentaskan ekonomi, sosial bagi yang terdampak Covid-19,” pungkasnya. (mg2/wan)
