BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) alias dalam jaringan (daring) bagi siswa/i sekolah di wilayah pedesaan memiliki permasalahan yang kompleks.
Terdapat tiga hal yang menjadi problem saat ini yakni konten, kurikulum dan ketersediaan sarana. Dari tiga poin tersebut yang paling disorotinya yaitu masalah ketersediaan sarana.
“Untuk ketersediaan sarana itu, ada tiga hal potensi yang sulit yaitu pertama gadget, pulsa dan signal. Sudah setahun ini kita minta dinas pendidikan untuk melakukan proses-proses untuk mengatasinya, dan kalau perlu buat pos belanjanya. Kami dari Komisi V sudah minta untuk mengidentifikasi,” tutur Hadi, Senin (26/7).
Baca Juga:Tekan Lonjakan Kasus, Pemda KBB Genjot Vaksinasi Covid-19Korban Longsor Sumedang: Mudah-mudahan Bapak Bupati Ada Rasa Iba
Hadi mengungkapkan, dorongan dari dewan kepada dinas pendidikan tersebut kemudian dijawab dengan meminjam-pakaikan ponsel pintar yang dimiliki sekolah-sekolah ke orang tua siswa. Dikatakan Hadi, sekitar 38 ribu tablet dipinjam-pakaikan saat itu.
“Penyerahan secara simboliknya dilakukan di SMAN 9 Kota Bandung tahun 2020, dan saya hadir dalam proses penyerahan simbolik itu. Nah ini yang harus terus dicari solusi itu,” ujarnya.
Lanjut menurut Hadi, biasanya di sekolah-sekolah memiliki sarana internet hingga laboratorium, kemudian kepala sekolah mengizinkan untuk orang tua yang anaknya tidak punya gadget datang ke sekolah dengan jumlah yang terbatas menggunakan sarana yang ada disekolah kepada siswa tidak terlalu jauh tempat tinggalnya.
“Biasanya kan ada laptop, komputer, atau ada juga tablet bisa dipinjam oleh anak anak itu, secara bergiliran atau anak-anak tertentu saja,” katanya.
“Saya juga melihat hari ini di Purwakarta, berkunjung ke sekolahan yang agak pelosok, ada sekitar 10 sampai 20 siswa dari 300 siswa yang tidak punya gadget. Rebutan antara kakak, bapak dengan adik, akhirnya dari sekolah dibikin kebijakan di sekolah bisa untuk 5 orang untuk komputer, sehingga mereka belajar jarak jauh menggunakan sarana sekolah,” sambungnya.
Untuk masalah pulsa, Hadi mengatakan bahwa beberapa pihak melakukan kerja sama dengan operator lantas membagikan kartu perdana gratis yang biayanya diambil dari sekolah lewat dana bos dan biaya operasi sekolah daerah.