Enam Provinsi dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Indonesia

JAKARTA – Dalam empat minggu terakhir, menunjukkan enam provinsi di Pulau Jawa sebagai penyumbang tertinggi kenaikan kasus di Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 meminta kepada pemerintah daerah mengoptimalkan PPKM kabupaten/kota maupun PPKM Mikro sekarang juga.

Berdasarkan data per 20 Juni 2021, keenam provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Banten.

Dengan rincian, DKI Jakarta meningkat sebesar 387 persen, dengan total kenaikan 20.634 kasus; Jawa Barat meningkat sebesar 115 persen, dengan total kenaikan 8.382 kasus; Jawa Tengah meningkat sebesar 105 persen, dengan total kenaikan 5.896 kasus; Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus; DI Yogyakarta meningkat sebesar 197 persen, dengan total 2.583 kasus; dan Banten meningkat sebesar 189 persen, dengan total 967 kasus.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam siaran persnya, Selasa mengatakan, pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif.

“Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan COVID-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus,” jelasnya, Selasa (22/6).

Satgas mengungkapkan perkembangan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92 persen sejak 4 minggu terakhir. “Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” tegas Wiku.

Kenaikan ini juga diikuti dengan meningkatnya BOR atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan covid. Bahkan, BOR 5 dari 6 Provinsi ini mencapai lebih dari 80 persen per 21 Juni 2021. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen.

Satgas mengungkapkan kenaikan kasus positif ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian. Untuk dapat memastikan efektivitas khususnya penerapan kebijakan PPKM Mikro, semua unsur harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tercipta penanganan yang komprehensif.

“Saat ini, persentase pembentukan Posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderun rendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan,” tandasnya. (Fin.co.id)