DEPOK – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok gagal dalam membangun sistem pendidikan di Kota Belimbing itu.
Hal itu ditengarai oleh faktor kesenjangan infrastruktur pendidikan antara jenjang sekolah dasar dan lanjutan.
“Baru-baru ini kami mendengar adanya penambahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Ini adalah kabar yang menggembirakan bagi warga terutama yang anaknya akan masuk sebagai peserta didik baru tingkat SMP,” kata Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, Senin (21/6).
Namun, menurutnya, berdasarkan data referensi di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, terdapat 237 SD negeri di Depok. Sementara jumlah SMP negeri hanya berjumlah 27 termasuk yang tambahan.
“Menariknya, informasi yang kami dapatkan sekolah-sekolah negeri baru ini dari SMP 27-33 dengan jumlah total 7 sekolah baru saat ini masih akan menggunakan sekolah lama yang sudah ada,” kata Icuk.
Padahal, kata dia, seharusnya pembangunan infrastruktur dibuat paralel (seiringan) dengan pembangunan lembaga pendidikannya. Sehingga tidak perlu adanya tumpang sekolah kalau perencanaan dilakukan secara matang.
“Tapi ini memang cara kerja yang khas dan unik pemerintah Kota Depok yang bekerja dengan manajemen buruk,” cetusnya.
Pihaknya lantas mempertanyakan fungsi alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen.
“Yang jadi pertanyaan kami apakah penggunaan pendanaan fungsi pendidikan yang diatur secara jelas dalam konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3, Ayat 4 termaktub Anggaran Pendidikan sekarang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD sudah maksimal?” tukas Icuk.
“Jawabannya tentu saja tidak dimaksimalkan untuk meningkatkan jumlah sekolah untuk mengejar jumlah SD Negeri yang jumlahnya luar biasa,” tambahnya.
Sistem Pendidikan Depok Harus Jadi Perhatian
Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok itupun berharap, penambahan SMP Negeri di Kota Depok mengurangi jumlah anak putus sekolah karena kurangnya biaya.
“Hal ini tidak pernah menjadi perhatian serius pihak Pemkot bertahun-tahun. Seperti diketahui bersama penyediaan lahan menjadi salah satu faktor lambatnya pembangunan Sekolah Negeri di Kota Depok,” terangnya.
Ia menambahkan, pihak Pemkot selama ini selalu terlihat gagap dalam menghadapi permasalahan yang tiap tahun muncul menjelang pergantian tahun pendidikan.