oleh

Hakim Menolak Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Kasus Korupsi Bansos Covid-19

JAKARTA – Tim advokasi korban korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek mendatangi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hal ini berkaitan rencana penggabungan gugatan ganti rugi, dengan persidangan pidana dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

“Kita sudah mengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti rugi, kerugian dalam kasus korupsi bantuan sosial sembako Covid-19 yang terdakwanya Juliari Batubara. Tapi, kemudian yang kita dapatkan responsnya di luar dugaan,” kata tim advokasi, Nelson di PN Tipikor Jakarta, Senin (21/6).

Baca Juga:  Kasus Korupsi Bansos, Juliari Eks Mensos Hanya Dihukum 11 Tahun Penjara, ICW Pertanyakan Jaksa

Nelson menyampaikan, pihaknya sudah meminta hakim untuk memberikan waktu untuk membicarakan terkait rencana gugatan ganti rugi bansos sembako Covid-19. Tetapi hal itu tidak diindahkan majelis hakim.

“Memang sempat merespons tapi kemudian ada nada menolak dengan menyatakan ‘perkara Saudara bukan di sini’,” ungkap Nelson.

Nelson menyesalkan pernyataan Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis yang tidak mempedulikan upaya para pencari keadilan. Sebab kasus dugaan suap bansos ini dinilai merugikan banyak pihak.

Baca Juga:  Korupsi Bansos, Juliari Batubara Cuma Dituntut 11 Tahun Penjara

“Lihat dong berapa juta orang yang kemudian jadi korban bansos di Jabodetabek. Paketnya sendiri ada 22 juta mulai dari April sampai November 2020, ada 22 juta paket bansos untuk 22 juta orang. Di sini ada 18 orang ingin mengajukan gugatan tapi sikap ketua majelis hakim seperti itu. Mengejutkan sekali ya, untuk level ketua pengadilan,” papar Nelson.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga