Ramai Dugaan ‘Curi’ Start PPDB 2021, Anggota Dewan Beri Komentar

CICALENGKA SMA Bina Muda diketahui telah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 jauh sebelum waktu yang disosialisasikan Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) pada 7 hingga 11 Juni 2021.

Menanggapi berita itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya mengatakan untuk PPDB bagi sekolah swasta dilakukan secara mandiri.

Menurutnya, dibukakan pendaftaran sekolah swasta di PPDB 2021, bertujuan supaya sekolah-sekolah swasta tidak mengalami kekurangan siswa.

“Orang jadi banyak yang tahu, orang bisa lewat sistem bisa langsung tahu, kalau ada sekolah swasta dekat rumah, fasilitasnya juga mumpuni sesuai kriteria,” ujar Hadi  saat dihubungi melalui panggilan telepon, Minggu (13/6).

Sekolah swasta juga mempunyai hak untuk menerima pendaftaran siswa sebagai anak didik sesuai kuota.

“Bahwa ini bukan kewajiban sekolah-sekolah swasta itu wajib hanya menerima (siswa) yang ini, karena mereka juga sudah punya sistem,” ucapnya.

Ia melanjutkan, tujuannya sekolah swasta membuka pendaftaran siswa baru melalui cara tersendiri agar tidak kekurangan anak didik.

“Ketika mereka punya solusi (dalam PPDB), alhamdulillah. Mereka dapat tambahan input, mereka membuka PPDB mandiri,” kata pria yang akrab disapa Gus Ahad itu.

Terkait hal tersebut, Abdul menjelaskan adanya perbedaan mengenai pendidikan sekolah negeri dan swasta.

“Swasta mempunyai kemandirian. Mereka tidak disubsidikan oleh negara, sebagaimana sekolah negeri,” imbuhnya.

Dengan begitu, sekolah swasta diizinkan mempunyai kewenangan untuk menarik siswa secara mandiri.

“Kita luruskan pemahaman, PPDB tahun 2021 ada swastanya dalam rangka membantu sekolah swasta supaya mendapat inputan dan orangtua siswa jadi mudah,” tuturnya.

UNtuk itu, ketika siswa sudah mendaftar ke sekolah swasta maka perlu mengikuti aturan sekolah.

Adapun aturan tersebut perlu melunasi biaya bangunan, adanya iuran per bulan serta biaya-biaya yang ada sesuai aturan di sekolah swasta.

“Karena negara tidak bisa mencukupi kalau semua (sekolah) swasta dibantu 100 persen, gak cukup anggaran pendidikan kita,” tutupnya. (mg6/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan