DEPOK – Lembaga kajian politik dan kebijakan publik, Re-Ide Indonesia menggelar diskusi reguler yang digelar di cafe Kopi Darat (Kopdar), Depok, Kamis (3/6). Diskusi bertajuk “Meluruskan Sejarah Pancasila” itu dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif, Mohammad Saihu.
Dalam paparannya, pengamat kebijakan publik Kota Depok itu mengatakan, pemahaman terhadap Pancasila perlu direkonstruksi ulang.
Pasalnya, menurut dia, ada yang bias (keliru) dalam memaknai perumusan substansi yang termaktub di dalam Pancasila sebagai suatu weltanschauung (pandangan hidup).
Baca Juga:Besok, Ketua Umum Partai Demokrat AHY Akan Lakukan Safari Politik ke JabarICW Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri Atas Dugaan Gratifikasi
“Menurut saya ada yang perlu direkonstruksi (ditata ulang) terkait penghayatan dan pemahaman kita terhadap Pancasila. Sebab, tidak sedikit yang masih salah kaprah,” kata Saihu saat ditemui Jabar Ekspres seusai diskusi di cafe Kopdar, Depok, Kamis (3/6).
Alumnus UI itu menilai, implikasi (imbas) dari ketidakpahaman atas substansi Pancasila itu membuat publik, khususnya kalangan elit (politik) tidak mampu menjangkarkan nilai-nilai Pancasila pada tataran praktis demokrasi
“Mereka (para elit) mengklaim sebagai penganut negara demokrasi yang berbasis pada nilai Pancasila, namun dalam penerapannya jauh dari nilai-nilai demokrasi yang Pancasilais, malah terjebak pada dimensi (aspek) prosedural (sebatas formalitas),” ungkapnya.
“Misal saja, pada zaman Orde Baru, pelaksanaan pemilu justru menjadi alat untuk memanipulasi rakyat dan sebagai sarana untuk melegitimasi atau melanggengkan kekuasaan penguasa Orde Baru sebagai penguasa atas pemerintahan maupun negara,” papar Saihu.
Ia mengkritisi praktik demokrasi di Indonesia, termasuk juga di Kota Depok yang dinilainya masih terlalu jauh untuk disebut menerapkan nilia-nilai Pancasila dalam semangat berdemokrasi.
“Tentu harapan kita pelaksanaan pemilu tidak sekadar pesta demokrasi yang sekadar terlaksana (business as usual) yang melupakan banyak warga dengan segala keterbatasan baik fisik, mental, sosial, budaya, bahkan ekonomi,” terangnya.
Kelompok masyarakat yang disebutkan itu, kata dia, tidak pernah merasakan apa itu arti demokrasi dalam negara yang menjadikan Pancasila sebagai kiblat bernegara. Padahal, lanjut Saihu, mereka juga berhak mendapatkan informasi dan akses untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Baca Juga:Ini Pandangan Dirut BRI Soal Bank DigitalRidwan Kamil Apresiasi Kepedulian E-Commerce Majukan Produk UMKM
“Tetapi, dalam praktiknya kelompok-kelompok marjinal ini tidak pernah merasakan bagaimana jalannya pemilu atau pilkada yang menghargai hak-hak mereka yang mana dengan jelas dan tegas diatur dalam konstitusi,” urainya.