BANDUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ihsanudin mengatakan, pemberdayaan dan penyelamatan para pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era pandemi dan resesi harus menjadi prioritas pemerintah. Terlebih baru-baru ini adanya larangan mudik.
“Saya banyak menanggapi keluhan para pedagang kuliner khas Sunda di sepanjang jalur Cikampek-Purwakarta yang omsetnya terjun bebas, turun drastis saat ini,” ucapnya di Kota Bandung, Kamis (27/5).
Ia menjelaskan, meskipun Pemprov Jabar yang saat ini punya program bantuan Rp 2,4 juta per UMKM.
Namun diharapkan tidak sebatas bantuan finansial seperti itu. Sebab jangkauannya terbatas dan sifatnya hanya sementara.
Menurutnya, Pemprov Jabar harus benar-benar fokus menyelematkan nasib para pelaku UMKM dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Serta inovasi yang serius dan betul-betul menyentuh kebutuhan dasar para pelaku UMKM di Jawa Barat.
“Jeritan para pedagang kuliner khas Sunda di Karawang-Cikampek dan Purwakarta menjadi fakta yang memprihatinkan. Banyak di antara mereka yang sudah gulung tikar karena dihantam resesi ekonomi,” jelasnya.
“Saat mereka berjuang agar tetap eksis berjualan meski dengan omset yang terus turun, disaat bersamaan kebijakan larangan mudik dan buka-tutup lokasi wisata menjadi pukulan ‘mematikan’ bagi usaha-usaha kecil mereka,” tambahnya.
Ia mengaku, saat reses ia menemukan banyak kios makanan tradisional tutup di Karawang, Cikampek dan Purwakarta.
Pembeli makin berkurang seiring larangan mudik dan kebijakan buka-tutup lokasi wisata.
“Untuk itu, dewan Jabar yang memiliki slogan ‘pro rakyat’ ini menyarankan agar salah satu langkah yang harus ditempuh Pemprov,” ucapnya.
“Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) adalah dengan menggelar pembekalan kemampuan agar para pelaku UMKM di Jabar tetap eksis dan produktif,” sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jabar Yunandar Eka Perwira mengatakan, perizinan pelaku UMKM kelembagaan menjadi modal utama untuk memulai sebuah usaha, dan hal ini menjadi harapan bagi para pelaku usaha.
Menurutnya, pada saat ini yang menjadi permasalahan perizinan masih menjadi kendala bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.
