DEPOK – Wakil Ketua DPD PSI Depok, Icuk Pramana Putra mendesak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok agar transparan soal pengelolaan anggaran daerah. Desakan tersebut muncul setelah mencuatnya dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok.
“Dengan adanya kasus ini, kita minta pemerintah untuk terbuka soal penggunaan anggaran selama ini untuk apa saja,” ungkap Icuk di kantor DPD PSI Kota Depok, di Jl. Ruko Anggrek 1 No.9, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, Senin (19/4).
Icuk menyebut, publik mulai mengendus adanya dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkot Depok bermula dari masalah yang dilaporkan oleh salah seorang pegawai honorer Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, bernama Sandi Butar Butar beberapa hari lalu.
Pasalnya, kata Icuk, Sandi Butar Butar berupaya menyingkap tabir dugaan korupsi di dinas Damkar Kota Depok yang selama ini ditutup-tutupi.
Adapun dugaan korupsi tersebut terindikasi melalui masalah pengadaan sepatu hingga Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang diperuntukkan bagi para petugas Damkar Kota Depok.
“Terkait kasus Sandi, kami dari PSI sangat menyayangkan ya. Apalagi fakta yang berkembang, bahwa gaji atau honor yang didapatkan oleh teman-teman yang kerja di Damkar ini masih jauh di bawah UMR Kota Depok,” tandas Icuk.
Menurut Icuk, dengan gaji yang sudah relatif kecil ditambah lagi pemotongan jelas tindakan tidak terpuji oleh pejabat birokrasi yang layak dikecam.
Icuk juga mempersoalkan masalah pengadaan alat pelindung diri (APD) yang juga tidak difasilitasi dengan baik. Sehingga hal itu secara tak langsung berdampak terhadap kinerja mereka.
“Di situ yang kita pertanyakan. Padahal kan alat kelengkapan diri bagi petugas kebakaran ini kan kita tahu sendiri sangat penting. Sementara menurut keterangan yang ada, pengadaan APD di Dinas Damkar ini dinilai bermasalah,” tukas dia.
“Pertanyaan kita, apakah standar untuk pengadaan APD bagi petugas Damkar memang seperti itu atau seperti apa. Sebab, kalau faktanya seperti info yang berkembang sekarang (ada dugaan korupsi di balik pengadaan APD petugas Damkar – red) maka patut disayangkan,” tambahnya.
Ia mengaku, keluhan mengenai pengadaan APD oleh kawan-kawan di Damkar ini sudah lama terdengar. “Bahkan kita di DPR sendiri kesulitan mengakses data terkait rincian penggunaan anggaran daerah ini,” tandasnya.