Ia menduga kuat dengan adanya kasus ini memberikan bukti kurangnya transparansi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Depok terkait pengelolaan anggaran selama ini.
“Apalagi, dari apa yang kami amati selama ini, masalah keterbukaan anggaran di tubuh pemkot Depok, dan tidak hanya di Dinas Damkar saja, masih diselimuti masalah ketidaktransparansian itu sendiri,” ucap Icuk.
Padahal kata dia, ikhwal keterbukaan ini sepenuhnya tanggung jawab Pemkot. Sehingga tidak ada alasan bagi Pemkot Depok untuk tidak membuka data-data publik itu ke masyarakat.
“Kalau tidak ada niat dan upaya serius dari Pemkot untuk membuka seluruh informasi publik yang ada bagaimana publik bisa tahu pengelolaan anggaran di tubuh birokrasi selama ini,” kata Icuk.
Icuk juga mencurigai ada ‘raja-raja kecil’ yang berada di balik dugaan kasus korupsi di tubuh Damkar ini yang harus dikuak lebih lanjut.
“Kami menduga kuat di balik kasus ini ada peran raja-raja kecil di dalamnya yang perlu dibongkar,” pungkasnya. (Mg12).