JAKARTA – Akibat gempa yang terjadi Sabtu lalu pada (10/4) di kabupaten Malang, mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum (fasum). Beberapa masjid, gereja, pura, dan sekolah juga dilaporkan rusak.
Upaya perbaikan terhadap fasum-fasum itu kini mulai disusun Pemkab Malang. Bupati Malang Sanusi mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menyiapkan dana belanja tidak terduga (BTT) Rp 6,5 miliar. Dia menyebutkan, anggaran itu bakal dikeluarkan ketika sudah ada kepastian bahwa pemerintah pusat tak memberikan bantuan. (13/4).
”Kami lihat dahulu dari pusat (sikapnya bagaimana). Nanti kalau memang perlu (tambahan) dari APBD, akan kami gelontorkan,” kata Sanusi seusai rapat koordinasi tanggap bencana di Pendapa Kabupaten Malang kemarin.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, Presiden Joko Widodo menginginkan recovery bangunan rumah selesai dalam dua bulan ke depan. Keinginan itu disampaikan pada rakor bersama secara virtual.
Khofifah mengakui bahwa harapan tersebut bisa terwujud asal data dari warga lengkap dan jelas. ”Karena itu, saya selalu menekankan agar inventarisasi dan identifikasi ini segera tuntas,” ungkap Khofifah yang bersama rombongan kemarin mengunjungi daerah terdampak gempa di Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Lumajang.
Mantan menteri sosial itu juga meminta aparat desa transparan. Data warga dipajang di balai desa. Jadi, warga bisa melihat apakah nama mereka sudah masuk daftar tersebut. Lalu, antarwarga bisa saling mengecek kebenaran kondisi dan status rumahnya.
Dari Jakarta, pemerintah menyiapkan skema bantuan stimulan bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa yang mengguncang Jatim Sabtu lalu (10/4). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan dana stimulan dengan kategori rusak ringan (RR) Rp 10 juta, rusak sedang (RS) Rp 25 juta, dan rusak berat (RB) Rp 50 juta.
Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, demi mempercepat perbaikan, BNPB meminta perangkat daerah setempat untuk melakukan pendataan dan melaporkan sesuai dengan data yang benar. ”Rumah warga yang rusak ringan dan rusak sedang bisa diperbaiki dengan cara pemerintah daerah memberikan usulan kepada BNPB dengan nama dan alamat yang akurat,” kata Doni.
Sementara itu, data warga yang rumahnya rusak berat akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat perbaikan. Doni juga berpesan agar warga tetap tenang dan tidak panik.
