JABAR EKSPRES – Kota Bandung mengawali tahun 2026 dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Bandung mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara month to month pada Januari 2026. Capaian tersebut sama dengan deflasi yang terjadi di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Deflasi ini menjadi indikator terjaganya keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok di masyarakat, Pemerintah Kota Bandung menilai kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga sekaligus daya beli warga yang masih terpelihara di awal tahun.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, deflasi Januari 2026 mencerminkan keberhasilan pengendalian harga, terutama pada kelompok bahan pangan strategis yang berpengaruh besar terhadap pengeluaran rumah tangga.
Baca Juga:Okupansi Hotel Bandung Naik, Kunjungan Wisnus Tembus 24,25 Juta Sepanjang 2025Dalami Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Hibah Pramuka Bandung, JPU Hadirkan Dua Ahli di Persidangan
“Kami mencermati data BPS dengan serius. Deflasi Januari ini merupakan kabar baik karena menunjukkan harga kebutuhan pokok relatif terkendali, ini berarti pasokan pangan berjalan lancar dan daya beli masyarakat Kota Bandung tetap terjaga,” ujar Farhan pada Selasa (3/1).
BPS mencatat, deflasi Januari terutama dipicu oleh penurunan harga sejumlah komoditas bahan makanan. Komoditas tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, wortel, dan bawang merah.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,83 persen dengan andil deflasi 0,25 persen terhadap deflasi total Kota Bandung.
Meski demikian, secara tahunan atau year on year, Kota Bandung masih mencatat inflasi sebesar 3,52 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada pada level 3,55 persen. Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik serta harga emas perhiasan.
“Inflasi tahunan masih berada dalam rentang yang terkendali dan wajar. Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta instansi terkait agar stabilitas harga tetap terjaga, terutama menjelang periode-periode dengan potensi lonjakan permintaan,” jelas Farhan.
Farhan menuturkan, rilis data BPS menjadi rujukan utama Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan ekonomi daerah. Pemantauan harga di pasar tradisional, penguatan distribusi pangan, hingga intervensi pasar disiapkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi gejolak harga.