JAKARTA– Ketua DPR RI Puan Maharani ikut berkomentar terkait larangan mudik lebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Politikus PDI-Perjuangan ini meminta pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang konsisten.
“Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan dalam keterangannya, dikutip Jumat (8/4).
Pemerintah sebelumnya mengungkapkan tidak ada larangan mudik lebaran Idul Fitri 2021. Namun beberapa saat kemudian, pemerintah resmi umumkan larangan mudik. Puan Maharani meminta agar pemerintah tidak membuat kebijakan yang membingungkan masyarakat.
“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten. Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan melarang mudik Lebaran Mudik 2021 yang jatuh 6-17 Mei 2021. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka penularan dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang.
“Cuti bersama idul fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan,” kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3).
Kebijakan melarang mudik lebaran ini, menurut Muhadjir, diambil sesuai arahan Presiden joko Widodo pada 23 Maret 2021.
“Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat,” katanya. (dal/fin).
