oleh

Kebebasan Pers Terancam Bila Media Harus Menutupi Keburukan Aparat

JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik Surat Telegram Rahasia Kapolri terkait kebijakan peliputan media massa. KontraS beranggapan telegram itu berpotensi menjatuhkan kepercayaan publik kepada Polri.

Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap Polri sudah mengalami penurunan. Seharusnya, Polri berbenah secara internal struktural dari tingkat tertinggi hingga terbawah, bukan menutup akses media.

Dengan pelarangan media menampilkan aksi kekerasaan anggota polisi juga akan berdampak buruk terhadap Polri. “Cara ini justru akan membuat publik semakin tidak puas mengingat polisi semakin sentralistik dalam kerja-kerjanya,” kata Rivanlee kepada wartawan, Selasa (6/4).

Selain itu, KontraS menilai banyak catatan dari penanganan aksi massa yang brutal dari aparat kepolisian. KontraS menilai publik mengharapkan polisi yang humanis, bukan yang suka kekerasan dengan dalih ketegasan.

“Jukrah dari ST tersebut berbahaya bagi kebebasan pers karena publik diminta percaya pada narasi tunggal negara sementara polisi minim evaluasi dan audit atas tindak tanduknya, baik untuk kegiatan luring maupun daring,” ucap Rivanlee.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali menerbitkan Surat Telegram Rahasia. Kali ini berisi tentang kebijakan peliputan media massa melalui Huma Polri diseluruh wilayah Indonesia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga