WASHINGTON – Berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat (AS) yang dirilis pada Jumat (26/2), penguasa de facto Arab Saudi menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
Khashoggi, seorang penduduk AS yang menulis kolom opini di Washington Post untuk mengkritik kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dibunuh dan jasadnya ‘dihilangkan’ oleh tim operasi yang terkait dengan konsulat Saudi di Istanbul, Turki.
“Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi,” kata Kantor Direktur Intelijen Nasional AS dalam laporan empat halaman itu.
Badan intelijen mendasarkan penilaiannya pada kendali putra mahkota atas pengambilan keputusan, keterlibatan langsung salah satu penasihat utamanya, dan detail perlindungannya sendiri, serta “dukungannya untuk menggunakan tindakan kekerasan untuk membungkam para pembangkang di luar negeri, termasuk Khashoggi”.
“Sejak 2017, Putra Mahkota memiliki kendali mutlak atas organisasi keamanan dan intelijen Kerajaan, sehingga sangat tidak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi seperti ini tanpa izin (dia),” kata intelijen AS, dilansir dari Antara.
Pemerintah Saudi, yang telah membantah keterlibatan apapun oleh putra mahkota, mengeluarkan pernyataan yang menolak temuan intelijen AS dan mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pembunuhan Khashoggi adalah kejahatan keji oleh kelompok jahat.
Presiden AS Joe Biden mencoba memperjelas bahwa pembunuhan lawan politik tidak dapat diterima oleh AS. Tetapi ia berusaha mempertahankan hubungan dengan putra mahkota yang mungkin memerintah salah satu pengekspor minyak utama dunia selama beberapa dekade dan menjadi sekutu penting untuk melawan musuh bersama yaitu Iran.
Dalam sebuah wawancara televisi pada Jumat, Biden mengatakan dia mengatakan kepada Raja Saudi Salman bahwa Arab Saudi harus menangani pelanggaran hak asasi manusia sebagai prasyarat untuk berurusan dengan AS.
“(Saya) menjelaskan kepadanya bahwa aturan berubah dan kami akan mengumumkan perubahan signifikan hari ini dan Senin,” kata Biden di televisi berbahasa Spanyol, Univision.
Dalam mengungkap laporan tersebut, Biden membalikkan penolakan pendahulunya Donald Trump untuk merilisnya yang bertentangan dengan undang-undang tahun 2019, yang mencerminkan kesediaan AS yang baru untuk menantang kerajaan terkait masalah hak asasi manusia hingga Yaman.
