Lebih Rentan Tertular Covid-19, FSGI Sebut Pemerintah Mesti Utamakan Vaksinasi Guru di Zona Merah

BANDUNG – Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heri Purnomo meminta, pemerintah mengutamakan vaksinasi Covid-19 terhadap guru yang mengajar di zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19.

Sebab, guru di zona merah lebih rentan tertular Covid-19.

“Yang perlu buru-buru itu yang di zona merah karena perlu memberikan perlindungan dari penyakit itu. Kalau tidak ada perlindungan maka akan mengkhawatirkan nyawa guru,” kata Heri.

Menurut Heri, sekolah yang mengadakan PTM berarti proses pembelajarannya telah berjalan normal. Adapun sekolah yang masih PJJ maka perlu diprioritaskan vaksinasi bagi para gurunya agar bisa kembali ke PTM di tahun ajaran baru 2020/2021.

“Kurang tepat kalau diutamakan vaksinasi ke (guru) yang PTM. Justru yang PTM lebih aman ketimbang yang PJJ asumsinya, makanya mereka bisa laksanakan PTM,” ujarnya.

Kendati begitu, Heri optimis target vaksinasi semua guru dan tenaga pendidik dapat tuntas hingga Juni 2020.

Dengan demikian, ia berharap tahun ajaran 2020/21 sudah bisa diselenggarakan PTM secara nasional.

“Saya berpesan pada semua guru dan tenaga pendidik bahwa vaksinasi tak lantas menjadi kebal Covid-19 100 persen. Sekolah harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat sebagai bentuk pencegahan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, bahwa pembelajaran tatap muka bisa dimulai setelah vaksinasi Covid-19 pada guru selesai dilaksanakan.

Kemendikbud menargetkan vaksinasi Covid-19 pada sekitar 5 juta guru bisa selesai pada Juni 2021.

“Kalau kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai dengan akhir bulan Juni, maka tahun ajaran berikutnya, pada Juli, bisa melakukan pembelajaran tatap muka,” kata Nadiem.

Nadiem menekankan, bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan selama penularan Covid-19 belum terkendali.

“Pada saat PTM nanti, sekolah harus tetap menerapkan Prokes,” ujarnya.

Nadiem menuturkan, pemerintah saat ini tengah berusaha melakukan tindakan cepat supaya pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan lagi karena pelaksanaan pembelajaran dari jarak jauh dalam jangka panjang bisa mempengaruhi perkembangan anak.

“Esensi dari kebijakan ini, dan kenapa tenaga pendidik itu menjadi salah satu yang prioritas adalah, sudah cukup lama anak-anak kita tidak sekolah tatap muka,” pungkasnya. (der/fin)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan