oleh

Partai Demokrat Kabupaten Bandung: Lanjutnya Persidangan Sengketa Pilbup Bandung di MK Menjadi Perkara Yang Janggal

KAB.BANDUNG– Persidangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020 sudah menginjak ke tahapan selanjutnya, yakni dengan agenda pembuktian yanag akan di gelar oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan informasi dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, sengketa Pilbup Bandung termasuk salah satunya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, Osin Permana menilai, persidangan sengketa Pilbup Bandung 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hal yang di luar kebiasaan atau menjadi perkara yang janggal. Menurutnya yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Bandung ini, jika dilihat dari prosedural, gugatan itu pun sudah di luar prosedural.

“Saya melihat sidang sengketa Pilkada Kabupaten Bandung ini merupakan perkara khawariqul ´adat, di luar kebiasaan. Pertama, kalau dilihat dari prosedural sebenarnya gugatan itu sudah di luar prosedural. Karena materi gugatan sebetulnya sudah obscuur libel, sudah kadung, sudah lewat,” kata Osin kepada jabarekspres.com, Senin (22/02).

Selain itu dirinya menilai, terkait dengan persyaratan raihan suara pilkada yang bisa dipersengketakan ke MK tidak ada sesuatu yang menguatkan untuk dilanjut ke persidangan.

“Harusnya kan perselisihan itu maksimal di 2,5 persen. Tapi ini sangat jauh selisihnya 26 persen antara Paslon Nomor 3 dan Paslon Nomor 1. Artinya, tidak ada sesuatu yang menguatkan untuk dilanjut ke persidangan,” jelas Osin yang juga anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Demokrat ini.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.