Ia mengatakan bahwa sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyediakan e-book berisi materi pelajaran.
“Tapi kami menilai penggunaan buku/e-book pelajaran sekolah yang dicetak resmi oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud belum optimal. Kemendikbud terkesan setengah hati mengoptimalkan peran Puskurbuk,” katanya.
Guna mencegah penggunaan buku pelajaran yang memuat konten negatif, P2G juga meminta para guru dan kepala sekolah lebih selektif dalam memutuskan penggunaan buku-buku pelajaran siswa di sekolah.
Baca Juga:Tokoh Muda Golkar Kabupaten Bandung Minta Musda Golkar Kabupaten Digelar di Kantor DPD Golkar JabarAliansi Mahasiswa UGM Beri Gelar Jokowi Juara ‘Ketidak Sesuaian Omongan dan Kenyataan’
Para orang tua, menurut Satriwan, juga harus peduli dan selektif dalam membeli buku pelajaran untuk anaknya serta mengecek isi buku yang digunakan anak untuk belajar.
Satriwan juga mengemukakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim belum merespons temuan P2G tentang tautan situs pornografi di dalam buku pelajaran sekolah.
“Berbeda perlakuannya dengan kasus jilbab di Padang yang responsnya sangat sigap. Padahal konten pornografi seperti di buku pelajaran jelas-jelas akan merusak pendidikan dan moral anak bangsa,” katanya. (antara/jpnn)