CIMAHI – Salah satu permasalahan yang muncul dari pembelajaran yang dilaksanakan secara daring adalah tidak semua siswa memiliki ponsel. Padahal, teknologi tersebut merupakan alat utama untuk menunjang pembelajaran online
Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi ada sekitar 630 siswa, dari total 21.228 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak memiliki ponsel. Solusinya, mereka harus mengikuti pembelajaran secara luring.
“Kita sudah mendata, yang tidak punya HP itu ada sekitar 630. Itu SMP saja, SD masih kita data,” ulterang Kepala Disdik Kota Cimahi, Harjono saat dihubungi, Minggu (7/2).
Permasalahan ekonomi yang membelit menjadi alasan utama ratusan siswa tersebut tidak memiliki ponsel atau gawai, sehingga tidak bisa merasakan belajar daring seperti kebanyakan siswa lainnya.
“Memang permasalahan ekonomi. Tapi data itu dinamis, siapa tau misalnya bulan depan punya uang terus beli HP,” kata Harjono.
Namun meski ratusan siswa tersebut tidak memiliki ponsel, Harjono memastikan mereka tidak kehilangan haknya sebagai pelajar. Para siswa tersebut selama ini mengikuti pembelajaran secara luring.
“Untuk mereka yang jelas tidak punya HP diprioritaskan untuk luring. Jadi orang tuanya yang mengambil tugas, nanti tugasnya diantarkan lagi sama orang tuanya,” kata Harjono.
Harjono mengakui, pembelajaran semacam ini semakin membuat siswa jenuh. Untuk itu, dirinya melalui para kepala sekolah sudah menugaskan para guru untuk melaksanakan kunjungan rumah terhadap siswa yang tidak memiliki handphone.
“Orang tua cerita anaknya susah sekarang mengerjakan tugas. Belakangan ini semangtnya turun,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Kota Cimahi juga mencatat ada sekitar 2.500 siswa SMP yang selama PJJ meminjam handphone milik orang tuanya untuk belajar daring. Nantinya tugasnya diberikan melalui orang tuanya untuk dikerjakan oleh siswa.
“Jadi anak gak punya HP, numpang ke HP orang tuanya. Ini kan masih mending dibandingkan yang sama sekali orang tuanya tidak memiliki HP untuk menunjang pembelajaran daring,” ujar Harjono.
Permasalahan-permasalahan teknis tersebut sebelumnya menjadi salah satu penyebab munculnya masalah penilaian terhadap siswa selama kebijakan PJJ ditengah pandemi Covid-19 ini diterapkan.
Mulanya tercatat ada sekitar 722 siswa SD yang bermasalah. Kemudian setelah diselesaikan kini hanya tinggal sekitar 72 siswa lagi yang belum selesai. Untuk SMP, awalnya ada sekitar 2.300 yang bermasalah dengan nilai. Kini menyisakan 91 siswa lagi.
