BANDUNG – Pemberian program BPMU (Bantuan Menengah Universal) sekolah SMA/SMK swasta rencananya akan menggunakan indeks kemahalan.
Hal ini dilakukan setelah rombongan Komisi V DPRD Jawa Barat meninjau langsung program BPMU yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang dan Pemprov Jawa Timur dalam agenda studi banding dewan.
BACA JUGA: Sekolah Swasta Minta Dana BPMU Tahun Depan Dinaikan
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya selaku ketua rombongan mengungkapkan, peda pertemuan itu dibahas mengenai perbandingan data bidang pendidikan.
’’Ada beberapa point yang dapat dikembangkan tapi pada intinya Disdik Jabar dan Jawa Timur memiliki pola dasar yang hampir sama,’’kata Hadi yang akrab dengan sapaan Gus Ahad itu dalam keterangan rilisnya yang diterima redaksi Jabar Ekspres, Kamis, (12/16).
BACA JUGA: Gus Ahad Sebut Alokasi BPMU MA dan Sekolah Swasta di Jabar Terdapat Selisih
Menurutnya, Indeks kemahalan yang diterapkan Disdik Jatim sangat relevan diterapkan di Jabar. Sebab, jika mengacu pada bantuan sekolah khususnya BPMU di Jabar hanya mengacu pada jumlah siswa.
’’Nah ini seharusnnya sekolah itu tergantung kepada indeks kemahalan tersebut,’’ujarnya.
BACA JUGA: Dewan Minta BPMU Harus Ditambah Anggarannya
Gus Ahad menilai, Indeks kemahalan ini bisa saja diadopsi agar mempunyai peluang untuk menyeimbangkan angka-angka yang ada di daerah.
’’Indeks kemahalan antara Kota Bandung dengan daerah terpencil seperti Ciamis atau Pangandaran itu beda, nah kemudian kita kompensasikan angka-angka itu disana (Jabar),’’ucap dia.
BACA JUGA: Gubernur Jabar Serahkan Masalah BPMU ke Wagub
Gus ahad menambahkan, selepas melakukan studi banding ke Jatim ini, Komisi V akan segera memberikan usulan kepada Disdik Jabar agar beberapa yang dijalankan di Jatim bisa diterapkan.
’’Harapannya semoga dengan kita sudah melihat dan berdiskusi terkait BPMU dan ada beberapa program ke depan yang dapat kita rumuskan untuk perkembangan pendidikan di Jawa Barat,’’tutup Gus Ahad. (yan).
