oleh

Komisi V DPRD Jabar Usulkan Program BPMU Harus Mengacu Pada Indeks Kemahalan

BANDUNG – Pemberian program Bantuan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah SMA/SMK swasta rencananya akan menggunakan indeks kemahalan.

Hal ini dilakukan setelah rombongan Komisi V DPRD Jawa Barat meninjau langsung program BPMU yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang dan Pemprov Jawa Timur dalam agenda studi banding dewan.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya selaku ketua rombongan mengungkapkan, peda pertemuan itu dibahas mengenai perbandingan data bidang pendidikan.

’’Ada beberapa point yang dapat  dikembangkan tapi pada intinya Disdik Jabar dan Jawa Timur memiliki pola dasar yang hampir sama,’’kata Hadi yang akrab dengan sapaan Gus Ahad itu dalam keterangan rilisnya yang diterima redaksi Jabar Ekspres, Kamis, (12/16).

Menurutnya, Indeks kemahalan yang diterapkan Disdik Jatim sangat relevan diterapkan di Jabar. Sebab, jika mengacu pada bantuan sekolah khususnya BPMU di Jabar hanya mengacu pada jumlah siswa.

’’Nah ini seharusnnya sekolah itu tergantung kepada indeks kemahalan tersebut,’’ujarnya.

Gus Ahad menilai, Indeks kemahalan ini bisa saja diadopsi agar mempunyai peluang untuk menyeimbangkan angka-angka yang ada di daerah.

’’Indeks kemahalan antara Kota Bandung dengan daerah terpencil seperti Ciamis atau Pangandaran itu beda, nah kemudian kita kompensasikan angka-angka itu disana (Jabar),’’ucap dia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga