CIKARANG PUSAT – Advokat perburuhan Anwar Budiman menilai jika kenaikan UMK memberatkan para pengusaha di Kabupaten Bekasi. Kemampuan pengusaha menggaji karyawannya cukup sulit di tengah pandemi Covid-19.
“Karena pandemic covid, membuat kemampuan perusahaan sangat menurun, biaya produksi saja kondisinya bisa dikatakan tidak tertutup dengan pendapatan. Banyak perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dan tutup,” jelas Anwar Budiman.
Dia mengakui jika dimasa pandemi masih ada perushaan yang mampu menaikan gaji karyawannya. Misalnya saja pada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dengan kondisi covid seperti industry farmasi atau obat-obatan.
“Tetapi lebih banyak perusahaan lain yang tidak diuntungkan, kerugian massif untuk perusahaan,” ujarnya.
Saat ini, perusahaan yang bisa menggaji karyawan dan tidak mengurangi jumlah karyawannya bisa diacungi jempol. Sebab, dari pengamatannya banyak perusahaan yang benar-benar buntung keuangannya terpukul korona.
Di sisi lain, Anwar juga paham jika kebutuhan hidup terus meningkat kedepannya. Mau tak mau, serikat buruh menuntut kenaikan upah setiap tahunnya. Kondisi itu pun memicu ketidaksinkronan antara perusahaan dengan karyawan.
“Kondisi saat ini, menyelamatkan perusahaan juga menyelamatkan pekerja perusahaan tersebut,” tambahnya.
Makanya, dia menyarankan pemerintah dapat menyikapi kondisi seperti ini dengan netral. Disisi lain, pemerintah bisa melihat pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami minus di tahun 2020.
Sementara itu pimpinan Pusat FSPMI mengapresiasi keputusan Gubernur Ridwan Kamil menaikan UMP Provinsi Jabar. Saat ini, serikat buruh meminta RK mempercepat kenaikan Upah Minimum Sektoral (UMS).
“Kami pun berharap RK mempercepat tentang Upah Minimum Sektoral,” kata aktivisi serikat buruh Kabupaten Bekasi, M. Nurfahroji.
Pria yang biasa disapa Oji itu mengapresiasi keputusan RK yang menepati janjinya dalam zoom metting beberapa waktu lalu. “Bahwa RK akan memutuskan upah minimum kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sesuai rekomendasi dan akan menghormati hasil musyawarah ditingkat Kabupaten/Kota,” ujarnya.
