BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) angkat bicara soal aliran dana hibah untuk BPMU senilai Rp 31,5 miliar yang diberikan pada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menyebutkan, bantuan bagi PGRI tersebut sudah sesuai dengan keputusan yang sah. Menurutnya, jika dihitung keseluruhan, belanja untuk bidang pendidikan itu lebih dari Rp 700 miliar.
“Ya, ini direalisasikan bahwa ini kemudian jadi belanja sekolahnya banyak dari PGRI. Kita harus adil dengan yang sudah diputuskan. Kesepakatan tentang pos anggaran hibah BPMU itu,” kata Gus Ahad, sapaan akrabnya, Selasa (10/11).
Gus Ahad menjelaskan, dana hibah tersebut diperuntukkan untuk sekolah swasta SMA, SMK, dan SLB serta madrasah aliyah swasta maupun negeri yang ada di Jabar.
“Itu hak warga Jawa Barat yang sekolah di sana dapat sekolahnya. Nanti disalurkan dalam bentuk gaji untuk guru swasta, guru honorer terus keperluan-keperluan lain,” jelasnya.
Menurut Gus Ahad, bantuan dana hibah dari Pemprov Jabar itu sangat porposional. Sehingga di tahun anggaran 2020 angkanya Rp 550.000 per anak didik per tahun.
Mengingat, lanjut dia, lembaga PGRI punya sekolah yang jumlahnya banyak di seluruh kabupaten/kota. “Itu porposional dengan jumlah siswanya.
Ya itu emang aturannya. Sekarang itu tinggal dikali Rp 550.000 gampang sekali ngeceknya. Jadi, Nanti kita lihat dilampiran Pergub itu ada jumlah sekolah ini berapa. Itu sangat transparan. Kenapa banyak, karena sekolahnya banyak juga,” ucapnya.
Gus Ahad menghitung bahwa jika di satu sekolah ada 100 siswa tinggal dikalikan Rp 550.000 berarti sekolah itu menerima Rp 55 juta. Hal tersebut, sambung dia, merupakan bentuk kepedulian Pemprov Jabar bagi sekolah swasta.
“Kalau biaya untuk gurunya juga banyak ada hitung-hitungannya semua. Iya, itu namanya anggaran seperti itu, sudah disepakati dan harus dijalankan,” ungkapnya.
“Alhamdulillah Pemprov Jabar demikian peduli, provinsi yang paling berani memberikan bantuan untuk sekolah swasta. Dan ini dicemburui oleh sekolah swasta di provinsi yang lain di Indonesia,” tutupnya.
