oleh

Sepakat Tolak UU Cipta Kerja

NGAMPRAH – Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) satu suara tolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Meski sudah diketok palu, UU tersebut dinilai tidak berpihak kepada kaum buruh.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD KBB Rismanto, menurutnya, sejak lama pihaknya sudah menyatakan sikap menolak undang-undang tersebut karena menimbulkan hal yang tidak baik.

Baca Juga:  Kemendikbud Berencana Kembangkan Konsep Perpustakaan Digital yang Canggih

”Kita sangat memahami kekecewaan rekan-rekan dari serikat pekerja dan buruh lain, mereka juga merasa tidak puas dengan apa yang berkembang di pusat. Saya perlu sampaikan sampai saat ini DPRD KBB senantiasa aspiratif membuka pintu terhadap yang di aspirasikan buruh menyangkut omnibus law,” kata Rismanto, Jumat (9/10).

Rismanto menegaskan, secara sikap DPRD KBB bakal menampung dan menyampaikan segala bentuk aspirasi dari kaum buruh. Rismanto berjanji, DPRD KBB bakal terus mendukung perjuangan buruh untuk menolak Omnibus Law.

Baca Juga:  Apresiasi, Wali Kota Resmikan Musala Al-Waali PMI Kota Bandung

”Saya rasa perjuangan tidak berhenti sampai disini. DPRD akan berusaha mendorong ini, karena buruh tidak puas dengan keputusan pemerinta pusat,” jelasnya.

Menurutnya, perjuangan menolak Omnibus Law masih bisa dilakukan baik melalui perjuangan langsung turun ke jalan ataupun melalui litigasi. Meski sudah di ketok palu, lanjut Rismanto, perjuangan menolak Omnibus Law bisa ditempuh melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga