SOREANG – Puluhan orang dari Barisan Aksi (Barak) pemuda dan mahasiswa gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
Pantauan di lokasi unjuk rasa, puluhan massa membawa kertas karton yang bertulisan, Bantu Rakyat bukan bantu pejabat, Tunda Pilkada serentak, dan Kami rindu bangku kuliah.
Kordinator aksi, Rizky mengatakan, kedatangannya di depan perkantoran Pemda kabupaten Bandung karena mendapatkan beberapa temuan akan kebijakan pemerintah yang tidak keberpihakan pada kepentingan publik.
”Seperti pada Idul Fitri lalu, para legislator DPRD mendapatkan uang berlabel THR bergambarkan Bupati Bandung. Hal itu tidak bisa dibenarkan, karena menyakiti hati masyarakat,” kata Rizky saat di wawancara disela-sela deklarasi unjuk rasa, Jumat (9/10).
Menurut Rizky, dalam perspektif hukum pun, ketika eksekutif membagi-bagikan uang “THR” kepada legislatif tentunya bisa masuk pada kategori suap atau gratifikasi dan bisa terjerat hukum pidana. Dirinya mengakui, sebelumnya, pihaknya telah melakukan aksi dan audensi. Namun, belum ada jawaban sama sekali. Aksi pertama tuntutannya meminta transparansi terkait anggaran Covid-19 dan terkait anggaran CSR.
”Padahal waktu itu, saya sudah mendapatkan perintah agar memberikan surat ajuan audensi kepada DPRD. Tetapi tidak di tanggapi, makanya kita turun melakukan aksi kembali ke Pemkab Kabupaten Bandung. Karena yang terkait transparansi anggaran Covid-19 pun belum mendapatkan jawabannya,” jelasnya.
Selain itu, kata Rizky, pihaknya akan melakukan deklarasi terkait masa pandemi Covid-19 ruang pendidikan ditutup. Sedangkan fasilitas umum dan mall tetap buka. dan lagi, pelaksanaan Pilkada serentak tetap akan dilaksanakan.
”Kami sebagai mahasiswa dan pelajar sudah menjadi korban karena ditutupnya ruang pendidikan. Namun kenapa fasilitas umum buka dan Pilkada serentak tetap dilaksanakan. Padahal hal itu, jelas akan menimbulkan kerumunan orang. Oleh karena itu, kami akan mendeklarasikan agar Pilkada serentak 2020 di tunda,” pungkasnya. (yul/rus)
