Dihantam Wabah, Pemda KBB Ubah RPJMD

NGAMPRAH – Serangan wabah virus korona yang sudah terjadi beberapa bulan ini berdampak besar terhadap target kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Oleh karenanya, target kerja tersebut akan direvisi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Wahyu mengatakan, perubahan dianggap perlu karena Covid-19 memberikan dampak signifikan bagi kinerja pemerintah.

“Pandemi Covid-19 berdampak pada perencanaan program yang sudah diususun sebelumnya, termasuk pada rencana pembangunan di daerah. Oleh karenanya perlu ada perubahan RPJMD untuk menyesuaikan kondisi riil saat ini,” ujar Asep Wahyu di Ngamprah, Selasa (29/9).

Asep menjelaskan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa perubahan RPJMD bisa dilakukan. Adapun perubahan yang mendasar antara lain mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Menurutnya, ada beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD 2018-2023 ini. Di antaranya fokus kerja pemerintah yang agresif saat ini dalam melakukan penanganan wabah Covid-19 hingga selesai.

“Selama pandemi Covid-19 kita akan fokus pada penguatan fasilitas kesehatan, memberikan bantuan sosial masyarakat dan program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” terangnya.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 telah selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Walau demikian Asep menambahkan, saat ini masih terdapat beberapa isu startegis dan ranah kebijakan yang secara nasional menjadi fokus pembangunan namun tidak menjadi prioritas daerah.

Sebelumnya, Pemkab Bandung Barat memutuskan untuk menunda peminjaman uang Rp 285.500.400.000 ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI) akibat pandemi Covid-19.

Uang pinjaman ini tadinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur yakni, Jalan Selacau-Cililin, Cililin-Sindangkerta, Sindangkerta-Celak, Celak-Gununghalu, Bunijaya-Cilangari, Cilangari-Cisokan dengan total panjang 52,37 kilometer dengan biaya Rp 197.518.937.000, termasuk pembangunan Jembatan Tajim.

Sisanya uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk membangun jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang total panjang 19,9 kilometer dengan indikatif nilai proyek RP. 87.981.441.000.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan