Disinggung mengenai kinerja Dinkes Jabar mengenai penanganan Covid-19, ia pun menilai kurang maksimal. “Belum maksimal, apalagi ada info insentif untuk dokter saja belum selesai. Penanganan soal Covid kan bukan soal rapid test dan PCR saja, urusan para dokter juga kan mestinya diperhatikan sepenuhnya,” tegasnya.
Jelang beberapa jam, politisi Demokrat itu memberikan pesan singkat melalui WhatApp mengenai perkembangan insentif untuk tenaga kesehatan. “Baru beres Rapim, untuk nakes segera direalisasikan. Segera, dalam waktu dekat akan ada pergeseran ke-5. Sekitar Rp 10 miliar untuk insentif nakes,” terangnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Parahyangan (Unpar), Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan sangat menyayangkan insensif untuk nakes yang berjuang di garda terdepan belum bisa dicairkan.
“Ya kalau sudah dianggarkan harusnya dicairkan. Walaupun misalnya ada penundaan, begitu. Terutama yang di lapangan itu jangan ditunda. Karena mereka saya kira pasti membutuhkan dana operasional mereka,” ucapnya.
Seharusnya, kata dia, dana tersebut harus segera dicairkan. Nah kalau misalkan dana bertahap yang bagiannya sifatnya kepada belakang meja, mungkin bisa ditunda.
“Hemat saya jika di lapangan wah kasian banget jika tidak dicairkan, padahal sudah dianggarkan dalam anggaran Covid-19,” katanya.
Ditanya pencairan tersebut disebabkan karena ada perubahan DPA. Menurutnya tetap harus disegerakan. Sebab, ini masuk pada ranah hak. “Saya kira itu administratif yah. Tapi yang pasti teman-teman nakes di lapangan jelas membutuhkan betul, apalagi tenaga medis. Karena tidak bisa menangani pasien lain, tidak bisa buka praktek,” pungkasnya. (mg1/drx)
