Menurut Arya, urusan kemarahan Jokowi dan rencana reshuffle sebaiknya hanya dibahas di internal istana saja.
”Tidak perlu dipertontonkan, reshuffle itu urusan presiden, kalau ada menteri yang tidak punya sense of crisis, atau kerjanya lambat, 100 persen hak prerogratif presiden untuk mencopot, dan tugas presiden untuk membereskannya, itu bukan kebutuhan publik, tapi kepentingan politik istana,” tuturnya.
Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, untuk urusan reshuffle kabinet, adalah hak penuh hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca Juga:Daging Celeng Oplosan Kembali Beredar, Pedagang Bakso Jadi Target PenjualanBaru Secara Lisan, Nia Kurnia Agustina Diklaim Sudah Dapat Rekomendasi DPP Golkar
Mengenai kinerja dua menteri Gerindra apakah terancam reshuffle atau tidak, Dasco juga menyebut semuanya diserahkan pada Presiden Jokowi.
Sesuai arahan pak Prabowo Subianto, kami bekerja maksimal dan mendukung pemerintah, dan kerja-kerja taktis yang dilakukan di Kementerian Pertahanan maupun KKP.
Untuk itu, sesuai hak prerogatif presiden, biarlah pak presiden menilai apakah kementerian yang diberikan kepada kader Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu sepenuhnya presiden.
Edhy Prabowo sebelumnya mengaku menghormati hasil survei yang menempatkan dirinya paling bawah. Dia menganggap survei tersebut sebagai sebuah masukan.
“Ya terima kasih atas masukannya. Ini buat memacu kami kerja lebih giat lagi,” kata Edhy.
Edhy Prabowo menegaskan ,terus berusaha meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dia tetap berpandangan positif terhadap hasil survei itu dan berjanji terus berusaha yang terbaik bagi kelautan dan perikanan Indonesia.
“Saya pikir saya juga minta maaf kalau masih dianggap ranking terbawah, tapi saya terus berusaha,” katanya.(bbs/yan)