BANDUNG – Kebutuhan rumah layak di Jawa barat terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan populasi masyarakat yang terus bertambah, sedangkan ketersediaan rumah hunian layak masih terbatas sehingga terjadi kesenjangan antara jumlah keluarga yang ada dengan jumlah kebutuhan unit rumah hunian layak atau backlog.
Untuk menjawab tantangan itu Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun apartemen Transit Juara di Jawa Barat.
Kepala Disperkim Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi mengatakan, berdasarkan data, pada 2015 kebutuhan rumah hunian layak di Jabar sejumlah 1.225.737 unit dan pada 2019 telah meningkat jadi 1.905 960 unit.
Untuk itu, dengan dibangunnya perumahan vertikal ini dikarenakan ketersediaan lahan yang ada di Jawa barat sekitar 154 ribu hektar, sedangkan untuk kebutuhan hunian horizontal atau rumah tapak sekitar 16.416 hektare.
” Kebutuhan hunian horizontal atau rumah di Jawa Barat yakni setara dengan luas lahan kota Bandung yakni sekitar 16.416 hektare,’’kata Dicky.
Dengan begitu, pembangunan apartemen atau rumah susun ini akan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di apartemen transit unit.
“Apartemen transit ini dengan biaya sekitar 10 persen dari penghasilan bulanannya atau antara Rp 200 ribu sampai Rp350 ribu untuk Tipe 21 dan tipe 24” ucapnya.
Dia menambahkan, masa transit ditetapkan maksimal 10 tahun maka. Penghuni diwajibkan menabung untuk nantinya bisa membayar uang muka cicilan rumah tapak atau rumah susun hak milik.
“Jadi dengan biaya hanya Rp 250 ribuan per bulan, masyarakat berpenghasilan rendah bisa tinggal di hunian layaknya apartemen, yang ada berbagai fasilitas dan keamanan 24 jam. Sambil mereka menabung untuk uang muka membeli rumah,’’kata dia.
Dicky menambahkan, program gempita tabungan untuk memiliki rumah hak milik bagi penghuni di apartemen transit juga di tunjang program Pemberdayaan peningkatan perekonomian untuk penghuni.
” Kita adakan Pelatihan menjahit, kuliner dan lainnya yang di kerjasamakan dengan Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Jawa Barat,’’pungkas Dicky. (jat/yan)
