oleh

Poros Kementerian di Luar Koalisi Pilpres Sah Saja

Dengan demikian, tidak diharamkan jika Jokowi – Ma’aruf meracik kementeriannya berdasrkan refresentasi parpol meskipun bukan bagian dari koalisi pilpres, sehingga narasi ini diharapkan dapat menyadarkan pada kita, bahwa momentum kontestasi politik berakhir maka berakhir pulalah kompetisi politik, saat ini yang harus dilakukan adalah segera secara bersama-sama membangun Indonesia kedepan lebih baik tanpa dibayang-bayangi polarisasi yang ditimbulkan dalam momentum pilpres dan pileg.

Kritikan itu adalah adab dalam negara demokrasi, anti kritik adalah karakter otoritarisanisme, sehingga kritikan yang bersifat konstruktif yang diiukti oleh rekomendasi alangkah lebih indah dibangun dalam formasi kementerian yang multi partai, sehingga kritikan terhadap pemerintahan bukan hanya otoritas oposan diluar pemerintan, sah-sah saja kritikan itu dibangun dalam bingkai KIK asal tidak destruktif.

Untuk menghindari mis-komunikasi berkepanjangan dan ruang atraktif parpol dalam koalisi Kabinet, sebaiknya segera mungkin Jokowi-Ma’aruf menetapkan kementerian, meskipun dalam Pasal 16 UU Kementerian Negara, Presiden diberi waktu 14 hari sejak pelantikan untuk menetapkan kementerian, tetapi semakin lama penetapan kemenertian maka akan menjadi pemantik bahwa konfigurasi politik dalam pemerintahan masih belum solid dan mengundang kontrovoersi dari berbagai kalangan, dan dikhawatirkan ber-ekses dalam konsolidasi kemenertian kedepan.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga