Ade menilai, penempatan jabatan di masing-masing SKPD masih ada yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Di mana kata Ade, bahwa keputusan wali kota dalam merotasi jabatan para pejabat di setiap SKPD terkesan tidak matang.
“Sehingga, ada beberapa pejabat publik yang masuk ke struktur organisasi diisi oleh orang yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya,” ungkap Ade.
Menurut Ade, penataan birokrasi yang baik seharusnya menempatkan jabatan itu sesuai kompetensinya. Ia melihat, sejauh ini jabatan di lingkungan SKPD Pemkot Bandung, masih mengadopsi pola lama.
“Wali Kota seharusnya menempatkan orang-orang yang tepat di SKPD. Ketika itu diisi oleh orang-orang yang kurang menguasai bidangnya, pasti akan menjadi hambatan,” terangnya.
Lebih jauh Ade menjelaskan, untuk membangun Kota Bandung dan menjalankan visi Bandung unggul, sejahtera, nyaman, dan agamis, diperlukan kerja sama yang baik dari semua pihak. Maka, ketika tidak didukung oleh manajemen pemerintahan yang bisa mengikuti alur pemikiran wali kota hasilnya tidak akan maksimal.
Ade mencontohkan, kebijakan yang tidak memenuhi standar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung, pasti akan menimbulkan pro kontra.
Menurut Ade, fungsi RDTR itu sangat penting. Sebab, kalau tidak diatur, maka pembangunan di Kota Bandung akan melanggar aturan.
“Sebagai turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RDTR itu tidak dapat dirubah hanya demi kepentingan sesaat,” tukas Ade.
Mengenai kemiskinan, Ade memandang, program entaskan kemiskinan di Kota Bandung tidak berjalan optimal.
“Program mengatasi kemiskinan juga masih belum menyentuh masyarakat,” akunya.
Ade menyarankan, agar wali kota melakukan koordinasi lebih propgresif bagaimana program mengatasi kemiskinan di Kota Bandung berjalan optimal.
“Saya melihat beberapa program wali kota itu sudah berjalan sesuai dengan yang digariskan. Tapi, ada juga yang perlu ditindaklanjuti, jadi belum selesai,” pungkasnya. (mg5/drx)
