oleh

Rentenir Merajalela, Bupati Pilih Kembangkan Koperasi Ketimbang Dirikan BPR

NGAMPRAH– Pemkab Bandung Barat diminta melakukan kajian untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) seperti kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Hal itu seiring dengan merajalelanya keberadaan bank keliling atau rentenir di Kabupaten Bandung Barat (KBB) khususnya di wilayah selatan seperti di Cililin, Cipongkor, Sindangkerta dan beberapa daerah lainnya.

Salah satu tokoh masyarakat di Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta, Safrudin Hidayat membenarkan, jika saat ini keberadaan rentenir cukup masif di wilayahnya. Tak sedikit banyak masyarakat yang terpaksa menjadi nasabah dari rentenir lantaran mudahnya mendapatkan pinjaman.

“Masyarakat banyak yang menjadi korban dari rentenir. Bahkan, ada sejumlah warga yang memutuskan untuk menjadi TKW (tenaga kerja wanita) lantaran terlilit hutang dari rentenir, banyak lagi kasus lainnya. Tentu ini sangat memprihatinkan karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat lantaran mudah tergiur, dengan proses cepat,” katanya ditemui di Ngamprah, Rabu (11/9/2019).

Kendati tak menyebutkan besaran bunga dari pinjaman rentenir tersebut, namun menurutnya beban yang dirasakan masyarakat sangat berat. Dia juga mendorong agar RT/RW bisa memasang larangan bagi rentenir melalui pemasangan spanduk di setiap titik. “Contoh di desa-desa yang ada di Kecamatan Ngamprah sudah banyak terpasang larangan rentenir,” katanya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga