oleh

Rentenir Merajalela, Bupati Pilih Kembangkan Koperasi Ketimbang Dirikan BPR

Dia juga mendorong, Pemkab Bandung Barat untuk mendirikan BPR seperti di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. “Hadirnya BPR pasti bisa menjadi solusi agar memberikan pinjaman bagi masyarakat dengan bunga yang tidak terlalu tinggi. Jadi masyarakat juga bisa lebih mandiri dengan bantuan modal untuk usaha untuk mengoptimalkan potensi di daerahnya seperti pertanian, peternakan dan lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk mendirikan BPR harus memiliki payung hukum Peraturan Daerah (Perda). Sehingga DPRD dan Pemkab harus sama-sama mendorong agar mendirikan BPR yang didasari pada pembuatan Perda. “Mendirikan Perda untuk BPR bisa muncul inisiasi dari DPRD atau Pemkab. Nanti payung hukum itu bisa menjadi dasar hukum yang mengatur teknisnya. Misalkan suntikan modal itu tidak hanya dari APBD tapi bisa juga dikerjasamakan dengan pihak swasta,” terangnya.

Jika BPR tak terwujud, sebut dia, Pemkab harus mampu mengoptimalkan peran koperasi yang saat ini sudah berdiri di KBB. Namun, menurutnya, keberadaaan koperasi saat ini dinilai belum efektif dalam memberantas rentenir. “Keberadaan koperasi di bawah Dinas UMKM dan Koperasi, katanya mencapai ratusan koperasi yang aktif, tapi kan kita tidak tahu apakah itu memang aktif dan berjalan di lapangan? Artinya dinas terkait memiliki tantangan sangat berat untuk ekonomi masyarakat saat ini,” tegasnya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga