BANDUNG – Dalam Forum Pembangunan Daerah 2019 yang di gelar di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Jawa Barat (Jabar) terungkap bahwa indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Jawa Barat belum memperoleh hasil maksimal jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
Forum diskusi yang bertema ‘Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat’, merilis data bahwa indek pemerataan pendapatan di Jawa Barat hanya sebesar 6,13.
Diskusi yang bekerja sama dengan SMERU Research Institute ini menyebutkan bahwa indeks pertumbuhan ekonomi di Jabar baru mencapai 5,78 atau berada di urutan kelima dari 34 provinsi di Indonesia.
Bahkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi yang paling banyak memiliki pengangguran. Bahkan, lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbanyak di Jawa Barat juga nasional.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bakal mengembangkan sistem vokasi yang berbeda untuk keberadaan SMK di Jabar. Ridwan Kamil menilai sistem saat ini tidak bisa mengimbangi permintaan pasar.
“Salah satu yang mengemuka dan ingin segera Bappeda dan Disdik (Dinas Pendidikan) rapatkan (adalah) soal SMK. Sumber pengangguran terbesar dari SMK. Ekonomi ke kanan, SMK masih di kiri,” ujar Ridwan Kamil yang juga menghadiri Forum tersebut.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, ketika melakukan kunjungan kerja ke Inggris beberapa hari lalu, di Ingris dikembangkan vocational school, sekolah ini memiliki sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jabar, Taufiq Budi Santoso. meminta agar para peneliti untuk mengemukakan masalah pengangguran di Jabar.
“Harapan kami, SMERU bisa terus membantu Jawa Barat, menambah lagi penelitian-penelitiannya, mungkin tak hanya kemiskinan tapi juga pengangguran yang menjadi tantangan Jawa Barat ke depan, karena pengangguran Jawa Barat relatif tinggi ketimbang provinsi lain di Indonesia,” kata Taufiq.
Adapun menurut Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, masalah pengangguran khususnya lulusan SMK menjadi bukti adanya ketidakcocokan antara kebutuhan pasar dan suplai.
