“Kurang koordinatif dari hasil evaluasi kemarin. Sehingga, antara kebutuhan tenaga kerja dengan angkatan kerja yang ada tidak sesuai. Maka, muncullah angka pengangguran terbesar dari lulusan SMA/SMK yakni menyumbang 16 persen,” tambahnya.
Sementara, Untuk mobile training unit intinya calon tenaga kerja di desa tidak berlarian ke kota dan mengisi tenaga kerja yang dipersiapkan unruk bekerja di BUMDES. Sedangkan, Sistem informasi migran service center, digunakan sebagai navigasi Disnakertrans untuk melacak track para tenaga kerja Jawa Barat yang bekerja diluar negeri, sehingga ada back up data yang memudahkan kebijakan. “Kami ingin calon tenaga kerja harus terekam, dari mulai pendaftaran, penempatan sampai dengan pulang lagi,” ungkapnya.
Dia berharap, dengan action plan yang sudah dibuat, secara berangsur-angsur angka pengangguran di Jawa Barat bisa ditekan dan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi paling tinggi produktifitasnya. “Mudah-mudahan dengan langkah yang sudah kami buat bisa membantu masyarakat, baik yang sudah bekerja maupun yang akan bekerja. Termasuk membantu pengusaha dalam mempertahankan usahanya di Jawa Barat,” pungkasnya. (jun/yan)
