oleh

Jangan Intervensi KPU

JAKARTA – Rekomendasi keputusan Ijtima Ulama III untuk mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo – Maruf Amin mendapatkan persepsi berbeda.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, tidak ada yang bisa mendiskualifikasi jika tidak memiliki keputusan hukum.

Ia menambahkan, pihak yang bisa mendiskualifikasi pasangan capres juga harus memiliki bukti dan dasar hukum yang kuat.

“Seharusnya diputuskan oleh institusi hukum. Tapi harus dipertanyakan dasar hukumnya. Jika tidak ada dasar hukumnya, berarti tidak bisa. Jangan menjadi beda politik kemudian memiliki pandangan yang kurang produktif. Jadi melakukan itu (diskualifikasi-red) harus melalui prosedur hukum. Kalau ada aturan, harus disebutkan. Kesalahan apa. Harus menyajikan data fakta dan bukti jika mengetahui kecurangan,” beber Emrus dalam keterangan tertulisnya kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta, Kamis (2/5).

Baca Juga:  KPU Bandung Barat Mutakhirkan Data Pemilih

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini melanjutkan, proses penghitungan dengan aplikasi Situng tidak perlu dihentikan.

Menurutnya, hal tersebut tidak berdasar. Ia menjelaskan, banyak rakyat yang ingin mengetahui hasil perkembangan pemilihan presiden. Karena rakyat telah menggunakan hak konstitusional, jadi wajar jika rakyat ingin mengetahui perolehan suara.

“Seharusnya rekomendasinya mari kita kawal, mari kita perbaiki. Bukan berarti menghentikan. Hak kita, yang sudah kita pilih kita ingin tahu hasilnya. Lebih baik, jika mengerahui ada kecurangan, kita tunjukkan form c1,” bebernya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga