Berharap Pemimpin yang Berpihak Pada Honorer

CIMAHI – Ribuan honorer di Kota Cimahi berharap pemimpin yang terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 adalah orang yang bisa berpihak kepada para honorer.

Koordinator Pegawai Aliansi Honorer K2 Kota Cimahi Eko Marhendro mengatakan, para guru honorer khususnya di Cimahi pasti berharap ada kebijakan yang menguntungkan para honorer usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Salah satunya wacana skema baru melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dimudahkan bagi para honorer.

”Harapannya tentu saja diangkat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kami masih berharap ada kejutan ditahun politik ini,” kata Eko. saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Jumat (1/2).

Menurutnya, saat ini, jumlah honorer di Kota Cimahi mencapai sekitar 2.200 orang, yang terdiri dari guru dan tenaga pendidik lainnya. Mereka masih berharap pimpinan hasil Pemilu 2019 nanti membuat kebijakan yang mengakomodir para guru honorer. Khusus skema P3K.

”Sejauh ini kami belum mengetahui informasinya secara detail. Informasinya masih simpang siur. Dulu katanya ada evaluasi setahun sekali, ada informasi lagi kontraknya hanya sekali,” ujarnya.

Yang terpenting, lanjut dia, bila P3K itu sudah mulai dijalankan, para honorer berharap semua tenaga honorer bisa terakomodir dan dimudahkan dari segala persyaratannya.

”Kalau memang pemerintah pusat mengharuskan untuk P3K gak masalah. Tapi mohon dipermudah dan harus terekrut semua. Bukan hanya guru saja,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKSDMD) Kota Cimahi, Heni Tishaen mengaku, saat ini pihak Pemkot Cimahi masih menunggu putusan final terkait mekanimse pengangkatan honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

”Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, kami masih menunggu pembahasan turunannya yakni Peraturan Menteri (Permen). Kita masih menunggu arahan dari Menpan RB,” jelas Heni saat dihubungi melalui telepon.

Heni mengatakan, dalam pembahasan terakhir, yang menjadi perhatian ialah perihal anggaran untuk menggaji para guru honorer itu. Sebab, informasinya, gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan