oleh

RPJMD Tak Sekadar Formalitas

BANDUNG – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapat tentangan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat. WALHI menilai agenda Musrenbang hanya upaya untuk mengakomodir kepentingan pemerintah pusat dan investor asing tanpa melibatkan aspirasi masyarakat Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Direktur WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan dalam unjuk rasa (unras) yang dilakukan saat jalannya Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Dalam aksinya, empat perwakilan WALHI Jawa Barat membentangkan karton bertuliskan tuntutan agar agenda Musrenbang dilaksanakan ulang.

Baca Juga:  Kemenhub Catat 7 Juta Orang Nekat Mudik Lebaran

”Kami meminta karena ini sudah cacat substansi dan tidak partisipatif lagi, maka harus ada Musrenbang RPJMD ulang yang lebih melibatkan partisipasi masyarakat,” ungkap Dadan.

Dia menjelaskan, Musrenbang hanya agenda formalitas dan tidak menjadi forum dialog mengakomodir aspirasi masy­arakat. Selain itu, Musrenbang juga sebatas berisikan paparan dari pemerintah pusat. Padahal, dirinya menilai yang dibahas dalam RPJMD adalah dokumen rancangan awal berisi kebijakan, program pembangunan serta pagu keuangan di Jawa Barat.

Baca Juga:  Wapres Salat Id di Pendopo, Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

”Bukan arahan-arahan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan men­teri lainnya. Kami melihat pelaksanaan Musrenbang ini cacat substansi karena yang dibahas bukan isi dokumen rancangan awal,” kata Dadan di Bandung, kemarin.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga