BANDUNG – Kubu pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhenti mempolitisasi nilai tukar rupiah yang masih lemah hingga saat ini.
Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto, kritikan yang dilontarkan kubu opisisi cenderung tidak memberikan solusi. Justru, kata dia, menyudutkan pemerintah yang saat ini tengah gesit mengatasi nilai tukar rupiah yang mulai menguat meski terkerek sedikit.
”Berhentilah mempolitisasi rupiah, toh kritikan kubu oposisi itu tidak ada dampak positifnya terhadap perubahan menguatnya nilai rupiah. Apalagi bicara tidak berdasarkan data yang membanding-bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya,” tutur Waras Wasisto pada Jabar Ekspres saat ditemui di DPRD Jawa Barat, kemarin (12/9).
Menurut Waras perbandingan kondisi nilai tukar rupiah dengan kondisi 1998, periode krisis moneter, kondisinya jelas berbeda. ”Seharusnya kubu sebelah melihat data dengan benar,” sambungnya.
Waras menerangkan, kondisi makro 1998 dengan saat ini dinilai lebih baik di 2018. Selain itu, kubu oposisi seharusnya melihat faktor penyebab anjloknya nilai tukar rupiah. Pada 1998 lebih kuat didorong oleh factor politik dan ini dijadikan alat untuk menumbangkan pemerintah saat itu.
”Sedangkan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar saat ini, lebih banyak atau kuat dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro. Seperti sentimen kebijakan moneter negara lain dinilai cukup berpengaruh terhadap Indonesia,” tutupnya.
Dihubungi secara terpisah Sekretaris Jenderal PAN Jawa Barat, Herry Dermawan berharap Presiden Joko Widodo jujur terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang sedang melemah, khususnya ditengah-tengah nilai rupiah terhadap mata uang dollar yang kian merosot tajam.
”Saya hanya meminta Pemerintah jujur terhadap kondisi ekonomi kita saat ini. Dampaknya sudah terasa di daerah harga beras naik, rupiah melemah, apa bedanya kartu sehat dengan kartu serupa pada sebelumnya. Dan kejujuran Presiden terhadap cicilan utang kita berapa. Jangan balik menuduh kami tidak jujur atau berbicara tidak menggunakan data. Padahal soal hutang itu Ketua MPR justru mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan,” tuturnya.
Lebih lanjut Herry menjelaskan, dirinya sangat khawatir atas melemahnya nilai tukar rupiah sampai tembus diangka sekitar Rp14.000-15.000. Sebab, hal tersebut tentunya akan mengerek harga-harga dan akan memberatkan masyarakat ekonomi lemah.
