”Ya pasti akan berdampak kepada harga-harga naik, dan ini sangat bahaya bagi masyarakat. Saat ini belum naik saja, masyarakat sudah kelimpungan, apalagi nanti apabila sudah naik,” jelasnya.
Kondisi seperti ini terang dia, hanya menguntungkan bagi para eksportir saja tetapi kebanyakan eksportir biasanya menyimpan uangnya tidak di Indonesia tetapi di luar negeri sehingga akan memperparah kondisi.
”Untuk itulah, saya sangat berharap Pemerintah memiliki sensitivitas atas kondisi ini, karena meskipun tidak ada masyarakat yang mendemo sebagai respon negatif atau keresahan atas kondisi ini Pemerintah Pusat harus segera berbuat sesuatu untuk menekan nilai tukar rupiah yang terus melemah ini,” terang dia.
Sebab, upaya Pemerintah dalam menahan laju melemahnya nilai tukar rupiah ini sudah menjadi kewajibannya. ”Kami di daerah tidak bisa berbuat apa-apa, meski di daerah pun akan terkena dampaknya. Kondisi ini untuk orang kaya tidak mengapa. Karena kebanyakan mereka menyimpan uang dalam mata uang dollar. Berbeda halnya dengan masyarakat miskin yang sudah sangat susah yang akan terkenda dampaknya,” jelasnya.
Karena itu, tambah Herry yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat, dirinya sangat berharap pemerintah segera mempercepat upaya menekan nilai rupiah yang saat ini lemah, dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengatasi hal ini terutama dampak negatifnya terhadap masyarakat.
”Meskipun cadangan uang masih banyak di BI, tetapi tetap saja apabila tidak ada cepat merespon dikhawatirkan akan terjadi kembali kejadian 1998,” tutupnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Irfan Suryanegara mengakui dirinya sangat heran ditengah-tengah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Respon masyarakat nampak diam, tidak ada penolakan atau desakan untuk segera mengantisipasi dari masyarakat.
”Saya heran, kenapa tidak ada penolakan dari masyarakat seperti berdemo atau sikap lainnya. Dahulu di jaman SBY BBM naik demo, sekarang aneh BBM naik tidak ada yang berdemo. Lama-lama kok seperti ini ya tidak kondusif,” tuturnya.
Tetapi terang Irfan, jangan juga naiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar ini langsung meminta ganti presiden dengan cara-cara yang tidak konstitusional karena dampaknya yang merusak, dan gerakan menggantikan presiden seperti 1998 sangat berbiaya tinggi.
