Aman Abdurrahman Dituntut Hukuman Mati

Kemarin pemerintah kembali menyelenggarakan rapat koordinasi khusus (rakorsus) penanggulangan terorisme. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memanggil sejumlah pejabat teras. Mulai Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, sampai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly.

Tidak hanya itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Menteri Kominikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham juga turut dipanggil oleh Wiranto. Menurut dia, perlawanan terhadap teroris tidak boleh setengah-setengah. ”Ingatlah bahwa dalam rangka melawan teroris itu harus total,” ungkap dia ditemui kemarin.

Karena itu, perlu banyak instansi dan institusi yang terlibat. Bukan hanya aparat kepolisian saja. TNI maupun instansi lainnya juga harus turut ambil bagian. Dalam rakorsus kemarin, kata Wiranto, semuanya dibahas. ”Sehingga ada satu kesadaran. Siapa berbuat apa, dengan cara apa, kapan, dan bagaimana,” terang dia. Dengan begitu, kebersamaan melawan terorisme tidak sekedar slogan.

Lewat kerja sama antar intansi itu pula, Wiranto yakin setiap persoalan yang berkaitan dengan terorisme bisa diatasi. Baik ideologi, agama, politik, sosial, maupun persoalan lainnya. ”Termasuk nanti juga organisasi-organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,” imbuhnya. Dia berjanji semuanya akan diajak bicara dan diminta bekerja sama untuk melawan terorisme. ”Ini urusan bangsa, ancaman terhadap tegaknya NKRI,” tegasnya.

Soal pelibatan TNI, dia berjanji institusi militer itu tidak akan salah kaprah. Apalagi sampai memanfaatkan kesempatan untuk ujuk diri secara berlebihan. Karena itu, mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut menyampaikan bahwa pemerintah mendorong tuntasnnya RUU Antiterorisme. ”Saya jamin militer dengan UU itu tidak akan katakanlah eksesif kemudian menjadi super power,” jaminnya.

Wiranto pun menegaskan kembali, TNI sebatas memperkuat operasi kepolisian. ”Agar kita optimal dalam melawan aksi terorisme,” ucap dia. Karena itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Apa pun bentuk kerja sama Polri dengan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme, institusi militer tanah air tidak akan melampaui batasan. ”Bentuknya gabungan, bentuknya BKO, perbantuan itu nanti teknis,” tambah dia.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan