CIMAHI – PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) targetkan pembebasan ganti rugi lahan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di Kota Cimahi beres dipertengahan April 2018.
Direktur Utama (Dirut) PSBI Natal Argawan Pardede mengungkapkan, di Cimahi ada sekitar 304 bidang tanah yang akan dibebaskan. Untuk membebaskan tanah tanah tersebut, Natal menyebutkan pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp 278 miliar.
“Rp 278 miliar untuk ganti rugi pembebasan tanah di Cimahi. Kami targetkan minggu kedua di bulan April ini beres. Kalau tidak ada aral melintang warga bisa segera menerima pembayaran,” jelas Natal ketika kepada wartawan kemarin (3/4).
Menurutnya, pembebasan lahan sudah hampir beres dan sedang proses pembayaran adalah di wilayah Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan sedangkan untuk nominal atau harga penggantian lahan warga yang terpakai proyek, akan tergantung pada posisi lahan.
’’Harga lahan tanah yang di pinggir jalan akan lebih mahal dari lahan tanah yang masuk ke dalam,”kata dia.
Natal menyebutkan, total pembebasan di Kelurahan Utama sekitar Rp 80 miliar untuk sekitar 85 bidang. Selain itu, ketentuan harga dilakukan bukan oleh PT PSBI. Tetapi ada pihak independen yakni Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan survei.
Menurutnya, mereka menentukan berapa besaran harga, kemudian diajukan kepada pemerintah melalui PT PSB. Sehingga, masyarakat bisa menerima angka (harga) yang sudah dimusyawarahkan tersebut.
“Kami berharap di sini setiap hari ada pembayaran ganti rugi. Sebab, semua proses musyawarah (harga tanah) sudah selesai,” jelasnya.
Ditempat yang sama, H. Jaenal Abidin salah seorang warga yang menerima ganti rugi sebesar Rp 10,7 miliar mengaku bersyukur telah menerima penggantian lahan tanah miliknya dan keluarga yang terkena proyek kereta cepat.
Menurut pimpinan Pondok Pesantren Darul Surur IV tersebut, menerima uang pengganti sebesar Rp 10,7 miliar dari total tanah 1.200 meter persegi.
“Tanah yang terkena proyek kereta cepat tersebut, sebagian lahan pertanian dan pesantren,” sebutnya.
Jaenal menambahkan, uang yang diterimanya akan difokuskan terlebih dulu untuk kembali membangun pesantren. Lahannya pun sudah disediakan setahun lalu sejak ada wacana lahan pesantrennya akan terkena dampak program pemerintah tersebut.
