Bandung – Dinas Pendidikan Jawa Barat menyanggupi desakan Komisi V DPRD Jawa Barat yang meminta pembentukan tim investigasi untuk mendalami kasus bocornya soal dan kunci jawaban USBN SMA, SMK dan MA di Jawa Barat.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi, pihaknya menyanggupi pembentukan tim investigasi yang rencananya akan dikepalai oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan di kabupaten/kota di Jawa Barat. Anggotanya, dari unsur Dewan Pendidikan Jawa Barat, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bandung, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fisika dan Sejarah, Forum Aksi Guru Independen (FAGI).
”Tim Investigasi ini diberi waktu hanya 1 minggu untuk mengungkap kasus ini sampai jelas dan detail. Sehingga diketahui sebab dan akar permasalahannya, dan insya Allah mulai hari ini setelah SK dibuatkan akan mulai bekerja,” tuturnya usai acara Rapat Kerja Komisi dalam Rangka Mendapatkan Informasi dan Masukan Terkait Beredarnya Soal dan Kunci Jawaban USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 SMA/SMK, di DPRD Jawa Barat, Bandung, kemarin (26/3).
Dari paparan dalam rapat, jelas Hadadi, sejauh ini baru Kota Bandung yang terbanyak melaporkan kasus bocornya soal dan kunci jawaban USBN SMA, SMK dan MA ini. Tidak menutup kemungkinan akan ada laporan lain selain Kota Bandung pun akan ikut melapor. Sebab, melihat bukti-bukti laporan dan paket soal dan kunci jawaban yang disebarkan untuk semua daerah bukan hanya berlaku di Kota Bandung.
”Secara resmi belum ada laporan, tetapi sejauh ini paparan dan laporan dalam rapat tadi baru Kota Bandung yang banyak melaporkan kasus ini, jadi bukan terjadi di Kota Bandung saja, “ jelasnya.
Kemudian soal dugaan kuat ada beberapa pihak yang terlibat terang dia, seperti adanya dugaan keterlibatan kepentingan bisnis bimbingan belajar di Jawa Barat mengingat ketatnya persaingan bisnis ini. Sehingga banyak cara untuk meningkatkan pamor bimbel dengan banyak menyukseskan pesertanya lulus di USBN. ”Tapi ini baru dugaan,” kata dia.
Apabila melihat sistem distrubusi soal dan kunci jawaban USBN ini, ungkap Hadadi, sejauh ini sudah sesuai SOP seperti soal 25 persen dari pusat, selebihnya bobot dari guru pelajaran yang di susun oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan diharmonisasi ke level lain seperti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sampai terakhir ke sekolah.
