Sementara itu, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser menegaskan, penangan banjir harus dilakukan secara komprehensif, sabilulungan semua unsur.
Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah bersinergi dengan Pangdam/III Siliwangi untuk menyelesaikan permasalahan bencana yang disebabkan oleh rusaknya Sungai Citarum. Termasuk dengan pencanangan tanam pohon oleh Presiden Jokowi.
”Persoalan Citarum ini menjadi perhatian dan sudah diintervensi program dari pemerintah pusat. Belum lama ini presiden melakukan peninjauan langsung ke hulu sungai Citarum di Kertasari sebagai dukungan program Citarum Harum,” ungkap Bupati di Gedung Moch Toha Soreang, kemarin.
Baca Juga:Berebut Suara HamidaJYSK Kini Hadir di Bandung
Pada peninjauan oleh RI 1 tersebut, ucap Bupati, pemerintah pusat dan daerah akan fokus pada pemulihan hutan, rekayasa sosial yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat di daerah hulu Citarum. Termasuk penanggulangan masalah utama yakni pengelolaan sampah.
”Permasalahan utama Sungai Citarum adalah sampah, jadi saya mengajak semua masyarakat dan lembaga agar menyadari pentingnya mengelola sampah yang benar. Dalam hal ini sampah industry dan rumah tangga, baik sampah atau limbah padat maupun cair,” urai Dadang.
Lebih lanjut dia menjelaskan, semua pihak sudah berupaya, namun masih belum komprehensif karena punya keterbatasan masing-masing. Saat ini lanjutnya, bencana terjadi di 10 kecamatan dengan kejadian bencana banjir, longsor dan angin kencang.
Penanggulangan Bencana (PB) tersebut lanjutnya, sudah diintervensi beberapa perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dia berharap koordinasi dan kerja dengan sabilulungan terus dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan meminimalisir risiko bencana.
Mengenai dorongan pada pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Dadang menganggap, BBWS sudah paham. Namun tetap memilki keterbatasan.
”Ayo kita sama-sama bergerak. Ketika kemarau saatnya menggali, saat hujan menanam. Perbaiki di hulu, kandang komunal sapi yang di pinggir sungai pindahkan itu baru 65 persen, kita lakukan. Nanti provinsi dan pusat kita dorong juga untuk desa diwajibkan beli lahan untuk TPS rumah tangga,” urainya. (yul/rie)