SOREANG – Setelah sempat menjadi pertanyaan semua pihak, akhirnya terkuak bahwa, obyek Wisata Ciwalini yang pengelolaannya oleh Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) nantinya akan dikembangkan lebih luas.
Hal ini terungkap ketika rombongan DPRD Kabupaten Bandung langsung mempertanyakan kerjasama antara Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) dengan CV Graha Tunggal Elektronika.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita mengatakan, berdasar pemegang Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII memiliki kewenangan penuh untuk mengelola obyek wisata tersebut. Sehingga, Puskopar tidak memiliki hak untuk menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga.
Menurutnya, pada awalnya pihak PTPN VIII seperti agak sedikit enggan untuk memberikan keterangan terkait kerjasama tersebut. Bahkan, mereka hanya mengaku kerjasama dilakukan sebatas penggunaan peralatan mesin untuk tiket masuk dengan sistem elektronik.
Namun, setelah didesak PTPN VIII akhirnya mengakui ada kerjasama menyeluruh dengan pihak ke tiga termasuk managemen, pengelolaan, penataan hingga pengembangan.
Selain itu, dalam kerjasama tersebut pihak ketiga rencanannya akan membuat jalan dari Ciwalini sampai menembus Glamping Lake side di Situ Patengan.
Praniko memaparkan, selama pembicaraan bersama dewan, pihak pengelola berjanji tidak akan mengusir keberadaan para pedagang yang kebanyaakan penduduk setempat. Namun, dengan adanya penataan kemungkinan besar para pedagang akan tergusur dengan sendirinya.
’’Nanti lambat laun para pedagang lama itu akan mundur dengan sendirinya karena tak mampu bersaing dengan tempat yang dikembangkan oleh pihak swasta itu,’’cetu dia.
Bila ini terjadi, lanjut dia, pihaknya sangat tidak setuju dengan rencana pengembangan tersebut. Sebab, semua masyarakat memiliki hak untuk berusaha dan menikmati sumber daya alam disekitar tempat tinggalnya.
’’Jadi kekhawatiran masyarakat pedagang dan sekitarnya itu sangat beralasan. Karena akan ada seleksi alam, tanpa diusir pedagang lama keluar dari sana karena kalah bersaing,’’ pungkas dia (rus/yan)
