Rapat pleno DPD Partai Golkar Jawa Barat tersebut tidak dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sementara itu, keputusan Partai Golkar mencopot Ketua Umum Setya Novanto dan menggantikannya dengan Airlangga Hartarto dinilai sebagai langkah tepat. Sebab, hal itu sejalan dengan pandangan publik dalam menyikapi gejolak di partai berlambang beringin tersebut.
Fakta itu tecermin dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A. yang dirilis Kamis (14/12). Survei yang melibatkan 1.200 responden tersebut dilakukan pada 1–14 November 2017. Sementara itu, riset kualitatifnya dilakukan pada 1–13 Desember 2017.
Baca Juga:Stok Darah Aman Jelang Akhir TahunReal Madrid Vs Gremio: Adu Taktik Rebut Juara
Hasil survei menunjukkan 65,7 persen masyarakat meyakini Golkar bisa bangkit jika memiliki branding baru. ’’Publik menginginkan Golkar asal muncul dengan branding baru,’’ ujar peneliti LSI Ardian Sopa di kantor LSI Denny J.A., Jakarta.
Branding baru itu, lanjut dia, terdiri atas tiga variabel utama. Namun, perubahan ketua umum dinilai menjadi indikator paling signifikan dengan angka 34,4 persen. ’’Sementara variabel program baru mendapat 27,6 persen dan tokoh baru 22,6 persen,’’ imbuhnya.
Dari sosok ketua umum baru yang namanya muncul di publik, Airlangga Hartarto berada di pucuk dengan perolehan 51,6 persen. Di bawahnya ada Idrus Marham 16,3 persen; Titiek Soeharto 9,7 persen; Aziz Syamsuddin 8,3 persen; dan Bambang Soesatyo 7,2 persen. Tokoh lainnya hanya di bawah angka 2 persen.
Meski demikian, lanjut Adrian, pergantian Ketum saja belum cukup. Golkar perlu bekerja keras untuk mengembalikan citranya. Saat ini elektabilitas partai penguasa Orde Baru itu sudah disalip Gerindra. Perinciannya, PDIP dengan 24,2 persen; Gerindra di urutan kedua dengan 13,0 persen; dan Golkar dengan 11,6 persen.
LSI melihat bukan hal yang mustahil bagi Golkar bisa kembali menyodok di urutan kedua ataupun pertama. Hal itu bergantung pada program dan cara Golkar mengemas branding baru. ’’Jadi, jangan sebatas jargon saja,’’ tuturnya.
Sementara itu, dalam pidato perdana sebagai ketua umum Partai Golkar hasil pleno DPP, Airlangga menegaskan tak ada faksi di partainya. Semua sepakat bekerja menyelesaikan agenda politik, baik pilkada, pileg, maupun pilpres. Sebagai ketua umum yang menggantikan posisi Setnov, Airlangga juga memberikan pernyataan dukungan moril. Airlangga berharap Setnov diberi kekuatan dan ketabahan dalam menjalani proses hukum. Dia selaku Ketum berjanji memberikan dukungan organisatoris kepada Setnov.