BANDUNG – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat menggelar rapat pleno yang dihadiri oleh semua unsur Partai Golkar. Dalam rapat tersebut, muncul aspirasi agar DPP Partai Golkar mengubah rekomendasi di Pilgub Jawa Barat.
Sebagaimana diketahui, elit DPP Partai Golkar telah memberikan rekomendasi untuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil agar mencalonkan diri di Pilgub Jabar. Surat rekomendasi tersebut diantarkan sendiri oleh Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham ke Balai Kota Bandung, rumah dinas Ridwan Kamil.
”Jadi dalam rapat pleno tadi kita putuskan untuk kembali pada hasil Rapimda Golkar. Di sana, diputuskan bahwa Kang Dedi Mulyadi adalah satu-satunya calon Gubernur yang diusung,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Ade Barkah, (15/12) di Sekretariat DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, kemarin (15/12).
Baca Juga:Stok Darah Aman Jelang Akhir TahunReal Madrid Vs Gremio: Adu Taktik Rebut Juara
Hasil rapat pleno DPD Partai Golkar Jawa Barat tersebut, menurut Ade, akan dibawa ke dalam Forum Rapat Pimpinan Nasional DPP Partai Golkar pada Senin (18/15), di Jakarta. Kata dia, hanya Dedi Mulyadi kader Partai Golkar yang mengikuti seluruh mekanisme di partai berlambang pohon beringin tersebut.
”Sesuai dengan mekanisme partai dan hasil rapimda, kami meminta DPP Golkar mengeluarkan rekomendasi yang baru untuk Kang Dedi Mulyadi,” urainya.
Sementara itu, senada dengan Ade, Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Jawa Barat Ali Hasan mengatakan, Forum Munaslub sudah selesai. Karena itu, dia meminta seluruh kader untuk kembali fokus ke Pilgub Jawa Barat.
”Munaslub itu kan sudah selesai. Sudah tinggal pengesahan saja. Artinya, kita tinggal fokus ke Pilgub Jawa Barat 2018 dan Pileg 2019,” ujar Ketua DPD Golkar Kota Cimahi tersebut.
Forum Munaslub, lanjut Ali Hasan, seharusnya digunakan untuk membangun legitimasi otonomisasi Partai Golkar. Sebab, rekomendasi untuk memajukan kader dalam kontestasi politik, cukup dikeluarkan oleh institusi Partai Golkar sesuai dengan tingkatan.
”Ini harus diputuskan betul, jadi nanti bukan DPP yang memutuskan, mereka cukup mengesahkan saja. Kalau calon Gubernur ya oleh Golkar provinsi, kalau calon bupati/wali kota ya oleh Golkar DPD kabupaten/kota,” tuturnya.