oleh

Buruh Tolak Revisi Perda Ketenagakerjaan

jabarekspres.com, NGAMPRAH – Penolakan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak kepada buruh.

Penolakan yang dilakukan dengan aksi Unjuk rasa tersebut, ditunjukkan sejumlah buruh dari sembilan serikat pekerja di depan Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat yang berlokasi di Jalan Raya Tagog, Padalarang pada Senin (16/10).

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional KBB Budiman memandang, revisi Perda No 1/2010 tersebut dinilai masih belum bisa melindungi dan memberikan hak-hak pekerja.

“Kami menolak jika direvisi secara keseluruhan pada Perda tersebut. Sebab revisi itu hanya menambah atau menyisipkan hal-hal yang perlu saja, sementara tidak ada keuntungan bagi para buruh,” ujar Budiman di sela unjukrasa.

Budiman menambahkan, buruh mengajukan 10 pasal untuk dimasukkan dalam revisi perda tersebut. Di antaranya, pasal yang berkaitan dengan penetapan upah, jaminan tenaga kerja, ketentuan tenaga kerja waktu tertentu, ketentuan asosiasi pengusaha, hingga perlindungan tenaga kerja perempuan.

Untuk soal penetapan upah misalnya, buruh meminta agar pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dibayar di atas upah minimum kabupaten, sekurang-kurangnya 5 persen.

Hal itu mengacu pada Permenaker No 1 Tahun 2017 tentang Skala Upah, di mana pekerja yang telah bekerja di atas 1 tahun berhak mendapatkan upah lebih dari UMK.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga