Inovasi Jangan Dipermasalahkan

Inovasi Jangan Dipermasalahkan
DITE SURENDRA / JAWA POS
SAMBUT BAIK MOBIL LISTRIK: Dahlan Iskan (tengah), Direktur Jawa Pos Koran Azrul Ananda, Direktur Jawa Pos Leak Kustiya serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menyambut Presiden Joko Widodo di acara di GrahaPena Jawa Pos, Surabaya, Minggu (8/10).
0 Komentar

jabarekspres.com, SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan perubahan. Sebab, dalam sistem politik di Indonesia, masih banyak bertebaran aturan yang menghambat iklim inovasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam menyikapi transformasi media di era digital di ruang redaksi Jawa Pos, Graha Pena Surabaya, Minggu malam (8/10).

Jokowi menuturkan, Indonesia seharusnya terlibat dalam kejar-mengejar inovasi. ”Saya senang ada inovasi mobil listrik. Itu harus kita kejar, tapi negara kita ini kebanyakan regulasi,” ujarnya.

Baca Juga:Mogok Masal DitangguhkanPetani Sayuran Belum Merasakan Untung

Presiden lantas mengungkapkan pernah menghitung, ada 42 ribu regulasi. Mulai undang-undang sampai perwali. Berbagai regulasi itu yang mengakibatkan Indonesia tak bisa bergerak cepat mengejar ketertinggalan inovasi.

Regulasi tersebut juga rawan menjerat mereka yang mencoba berinovasi. ”Kita ini lucu sekali. Ada orang yang inovatif, ingin melakukan inovasi. Yang namanya inovasi atau percobaan itu kan bisa berhasil, juga bisa gagal. Waktu gagal dipermasalahkan. Bagaimana ini coba?” ucap pria asal Solo tersebut.

Yang disampaikan Jokowi itu memang tergambar pada sejumlah perkara di dalam negeri. Misalnya saja kasus pembuatan prototipe mobil listrik yang dilakukan Dasep Ahmadi untuk keperluan KTT APEC 2013. Wanprestasi yang terjadi dalam kontrak pembuatan prototipe tersebut justru diarahkan pada ranah pidana korupsi. Kasus itu tak hanya menyeret Dasep, tapi juga Dahlan Iskan yang dianggap turut serta hanya karena menjadi inisiator mobil listrik.

Menurut Jokowi, legislatif sudah saatnya tidak membuat banyak aturan baru, tapi lebih banyak melakukan revisi. Tujuannya ialah membuat adanya percepatan pada inovasi. ”Sehingga kita tidak sekadar orientasinya prosedur, tapi juga berorientasi pada hasil,” tuturnya.

Pemerintah pernah memangkas sejumlah regulasi yang dianggap menghambat inovasi dan pembangunan. Namun, pemangkasan regulasi itu justru dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Kita harus obrak-abrik yang seperti ini agar kita bisa berlomba melakukan inovasi,” pesan Jokowi.

0 Komentar